Majalengka Raih WTP Enam Kali Berturut-turut

MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten Majalengka mengukuhkan diri sebagai Kabupaten peraih predikat opini wajar pengecualian (WTP) tersering di Provinsi Jawa Barat. Ini setelah diraihnya opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama enam kali (tahun) beruntun. Opini WTP yang kali ini diraih adalah hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018. Penyerahan LHP LKPD TA 2018 dengan predikat opini WTP ini disampaikan oleh Auditor Utama BPK RI Bambang Pamungkas kepada Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd didampingi Ketua DPRD Drs H Edy Anas Djunaedi MM di gedung BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Senin (27/6). Menyabet opini WTP enam kali beruntun membuat Kabupaten Majalengka bertengger bersama Kabupaten Ciamis. Dalam kesempatan itu, ada 14 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang menerima penyerahan LHP LKPD dari BPK RI. Bupati H Karna Sobahi bersyukur atas diraihnya Opini WTP dari BPK RI. Ia menyebutkan raihan ini adalah prestasi tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dia berharap dari prestasi menjadi pemacu dan pemicu seluruh ASN untuk bekerja lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan di OPD masing-masing. “Opini WTP yang keenam kali diterima Kabupaten Majalengka ini merupakan wujud kerja keras yang dibangun oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta terhindar dari proses pelaporan yang salah penyajianya,” ujarnya. Auditor Senior BPK RI Bambang Pamungkas menegaskan, pemberian penghargaan kepada kabupaten yang meraih opini WTP didasarkan atas kriteria tertentu. BPK RI pun memberikan apresiasi tinggi atas prestasi yang telah diraih. “Opini ini bukan merupakan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah bagaimana mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel,” paparnya. Sementara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Dr H Lalan Soeherlan MSi menyebutkan Opini WTP ini merupakan bukti kuatnya komitmen para Kepala OPD untuk menyajikan laporan keuangan sesuai kaidah dan prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan benar. “Untuk meraih Opini WTP ini modal dasarnya adalah kerja sama, koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi antara Tim BKAD dengan seluruh jajaran OPD dan BUMD. Berkat komitmen tinggi pimpinan, dan pembinaan intensif kepada seluruh OPD, prestasi gemilang ini menjadi sebuah standar tersendiri bagi kita dalam menyusun LHP LKPD,” ungkapnya. (azs)

Sumber: