Pemkot Cirebon Ajukan Ratusan Formasi CPNS

Pemkot Cirebon Ajukan Ratusan Formasi CPNS

CIREBON-Pemerintah kembali membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ratusan ribu formasi akan diperebutkan oleh calon peserta di seluruh Indonesia. Untuk Kota Cirebon, diperkirakan ada ratusan formasi yang akan dibuka. Kepala Sub Bagian Pengangkatan Pemberhentian dan Data ASN Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon Riswanto SH MH mengatakan, pihaknya tengah menyusun draf pengajuannya. Hal ini terkait dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas. Sejumlah pimpinan instansi, telah menyetorkan kebutuhan pegawai. Namun tentunya tidak semua terakomodir, karena tetap harus mengikuti aturan dari BKN pusat. Terkait prioritas formasi CPNS yang dari tahun ke tahun bisa saja berbeda. \"Kami juga memperhatikan perekrutan pegawai harus sama dengan jumlah PNS yang pensiun. Atau sistem zero growth,\" katanya. PNS di Kota Cirebon, lanjut Riswanto, sampai bulan ini yang pensiun tercatat sekitar 220 orang. Data ini belum final, pasalnya ada PNS yang meninggal dan pensiun APS (atas permintaan sendiri). Makanya data yang akan diajukan bisa 230 atau paling banyak 250 orang. Aturan rekrutmen tahun ini porsi untuk PPPK dan CPNS adalah 70:30. Namun pihaknya akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), apabila pemda tidak mengajukan rekrutmen PPPK apakah bisa seluruhnya dialihkan ke CPNS. Bukan tanpa alasan mengapa tahun ini Kota Cirebon membutuhkan CPNS. Sesuai visi dan misi walikota dan wakil walikota, Cirebon akan menjadi kota tujuan wisata. Maka dibutuhkan SDM yang segar dan mempunyai kemampuan untuk mempromosikan, memasarkan dan menata kepariwisataan. Menyesuaikan kebutuhan ini, formasi yang akan diprioritaskan adalah pelaksana bukan fungsional. Seperti pelaksana pariwisata, pendidikan dan ekonomi. \"Kita juga akan memperjuangkan sisa honorer K2 yang tinggal 5 orang, apakah bisa masuk ke PPPK. Ada juga 100 orang tenaga teknis seperti TU di sekolah, kecamatan dan kelurahan, tapi kita belum punya gambaran,” tuturnya. (gus)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: