PPDB Usung Prinsip Keadilan Masyarakat

PPDB Usung Prinsip Keadilan Masyarakat

CIREBON – Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat menggelar halalbihalal sekaligus pembinaan dalam upaya memajukan pendidikan, Selasa (18/6). Termasuk pula didalamnya motivasi kepada para sekolah agar tetap menjaga asas dan prinsip keadilan bagi masyarakat, dalam rangkaian pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dr Dewi Sartika MSi mengatakan, halalbihalal menjadi bagian dari rangkaian momen Idul Fitri. Sebagai manusia, salah dan khilaf sering terjadi. Karena itu, dengan saling memaafkan, semua menjadi lebih baik. Pada sisi lain, ujarnya, SMA/SMK/SLB sedang menjalani rangkaian PPDB. “PPDB untuk memenuhi hak dasar warga negara dalam memperoleh pendidikan bermutu dan berkeadilan,” terangnya di hadapan ratusan kepala sekolah dan unsur terkait di wilayah X Jabar. Sesuai amanat Gubernur Ridwan Kamil, lanjut perempuan yang akrab disapa Ike itu, PPDB menerapkan asas objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi. Sehingga, mendorong peningkatan akses  layanan pendidikan sesuai dengan kondisi Jabar. Termasuk pula, kata Ike, arahan gubernur agar PPDB di Jabar harus memenuhi prinsip keadilan bagi masyarakat. Agar terhindar dari praktik kecurangan dari pihak yang mencari keuntungan. Kepala Disdik Wil X Jabar, Dra Dewi Nurhulaela MPd menjelaskan, momen halalbihalal Idul Fitri bertepatan dengan rangkaian PPDB. Karena itu, dengan hati suci dan ikhlas, setiap elemen terkait dan masyarakat agar menjalankan PPDB sesuai ketentuan yang berlaku. Tanpa ada pemaksaan kehendak dan titip-menitip. “Semoga PPDB tahun ini dapat berjalan lancar dan sesuai harapan bersama,” ucapnya. PPDB kali ini, lanjutnya, calon peserta didik diberi kesempatan memilih satu dari tiga jalur yang disediakan. Yaitu, jalur zonasi dengan kuota 90 persen, jalur prestasi dengan kuota 5 persen, dan perpindahan orangtua kuota 5 persen. Sedangkan untuk PPDB SMK, ada tes minat bakat dan tes kesehatan untuk bidang/program/kompetensi keahlian tertentu dan tidak menggunakan sistem zonasi. Hadir dalam kesempatan itu dan juga memberikan pembinaan Staf Ahli Gubernur Dr Ahmad Hadadi MSi. (ysf)  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: