Bank Dunia Setujui Pinjaman Rp3,5 Triliun untuk Madrasah

JAKARTA-Untuk mendukung program peningkatan mutu madrasah dasar dan menengah di Indonesia, Bank Dunia menyetujui pinjaman senilai USD250 juta atau setara Rp3,5 triliun (dengan asumsi kurs Rp14 ribu per dolar AS). Bank Dunia mencatat, sekitar 8 juta anak atau 15 persen dari total siswa sekolah dasar dan menengah di Indonesia mengenyam pendidikan di sekolah agama di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Sekolah-sekolah tersebut mengikuti kurikulum nasional, dan banyak diikuti anak-anak dari keluarga termiskin di daerah pedesaan. Pinjaman ini akan digunakan untuk melaksanakan program Realizing Education\'s Promise. Melalui proyek itu, pemerintah akan membangun sistem perencanaan dan penganggaran elektronik berskala nasional untuk mendorong belanja yang lebih efisien oleh sumberdaya di bawah naungan Kemenag. Program tersebut juga digunakan untuk membangun sistem hibah sekolah demi meningkatkan kinerja siswa dalam hal standar pendidikan nasional, terutama untuk sekolah dengan sumber daya terbatas. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo A Chaves mengatakan proyek ini merupakan komponen penting dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat modal manusia, serta meningkatkan mutu sistem pendidikannya. “Mencari cara bagi sekolah membelanjakan anggaran dengan lebih baik sangat penting untuk membantu anak-anak Indonesia memperoleh hasil pendidikan yang lebih baik, sehingga mereka akan semakin sukses,” kata Chavez dalam keterangan resminya. Sementara Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Komaruddin menyatakan nilai pinjaman ke Bank Dunia tersebut cukup besar. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya proyek \'Reformasi Kualitas Pendidikan Madrasah\' tersebut disetujui Bank Dunia. “Nilainya kurang lebih Rp3,5 triliun, cukup besar. Tapi yang melakukan Kementerian Keuangan. Awalnya, kami mengusulkan dan presentasi berkali-kali meyakinkan Bappenas. Kemudian Bappenas meyakinkan Kemenkeu, dan Kemenkeu negosiasi dengan Bank Dunia, dan akhirnya disetujui,” katanya. Menurut Guru besar UIN Makassar ini, pengembangan modal manusia merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. Karenanya, penting untuk memastikan seluruh anak Indonesia menerima pendidikan yang bermutu. “Melalui proyek ini, sekitar 8 juta siswa sekolah dasar dan menengah akan mendapat manfaat dari peningkatan manajemen sekolah, sistem data pendidikan, dan proses belajar-mengajar,” tuturnya. Untuk mengukur pencapaian, proyek ini akan mendukung pelaksanaan penilaian siswa kelas 4 secara nasional di sekolah-sekolah di bawah Kemenag. Selain itu, proyek juga akan berinvestasi dalam pengumpulan dan analisis data untuk meningkatkan manajemen sekolah-sekolah. “Proyek ini juga akan membiayai pelatihan bagi tenaga pendidik agar mendukung peningkatan mutu pengajaran dan pembelajaran,” ujarnya. Menanggapi pinjaman itu, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas mempertanyakan dari mana uang untuk membayar dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Bank Dunia untuk peningkatan kualitas madrasah. Dia mengaku belum melihat sumber dana yang bisa digunakan untuk membayarnya. “Bayarnya bisa apa enggak. Siapa yang bayar nanti. Dari mana Kementerian Agama dapat uang? Kalau untuk pembinaan madrasah pasti habis, uangnya enggak akan ada yang balik,” katanya. Menurut Yunahar, Kementerian Agama (Kemenag) tentu berbeda dengan kementerian lainnya seperti Kementerian PUPR, Perdagangan dan Perindustrian. Penggelontoran dana pinjaman untuk kementerian tersebut bisa menghasilkan profit karena jenis pembangunannya bersifat komersial. Salah satunya jalan tol. “Jangan sampai pengucuran dana pinjaman dari Bank Dunia ke Kementerian Agama membuat siswa madrasah diharuskan membayar. Itu namanya bukan membantu kalau siswanya bayar,” pungkasnya. (der/fin)

Sumber: