Pembangunan Infrastruktur Harus Berkualitas

BANDUNG – Lelang pengadaan barang dan jasa dalam belanja kontruksi harus mengutamakan kualitas, agar hasilnya bagus. Sehingga, pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat membuka rapat Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Hotel Papandayan, Bandung, kemarin (4/7). \"Budaya yang penting menang dulu, kualitas gimana, harus diubah! Yang menang secara ilmiah dan terbukti kualitasnya paling benar walaupun ranking dia bukan yang termurah,\" ucapnya. Dikatakan, ada beberapa gedung milik pemerintah yang baru setahun digunakan sudah rusak di sejumlah bagian. Tentu, hal ini menimbulkan pemborosan anggaran. “Kalau rezim paling murah yang menang ini terus berlanjut, akan membuat kualitas pembangunan kita jadi buruk dan tetap saja kita harus keluarkan anggaran untuk perbaikan,\" katanya. Kemudian, lanjut dia, penyebab lain dari buruknya kualitas pembangunan adalah banyak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung tanpa proses lelang. Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, mencontohkan ada di salah satu kabupaten, proyek yang dilelang nilainya hanya Rp80 miliar. Sementara proyek langsung tanpa lelang Rp200 jutaan. Tapi, sering dan nilainya menjadi Rp400 miliar. “Seharusnya kan dibalik, dahulukan yang skala besar dilelang, baru sisanya, karena kebutuhan dan kecepatan pengadaan secara langsung tanpa lelang,\" lanjutnya. Oleh sebab itu, dirinya akan mengusulkan kepada Kemendagri RI agar membatasi nilai yang dilakukan melalui pengadaan langsung tanpa lelang. \"Kalau boleh ada aturan dari Kemendagri yang membatasi nilai dalam pengadaan langsung. Ini urgent kalau boleh saya request karena terjadi di seluruh Indonesia. Itulah kenapa kualitas infrastrukturnya kurang,\" tuturnya. Di era kepemimpinannya saat ini, Emil ingin agar semua pembangunan berkualitas yang datang dari sebuah pelaksanaan pekerjaan dan pembelian barang dan jasa dari proses yang baik. Maka, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berinovasi, menmperbaharui teknologi dan regulasi untuk memastikan kualitas pembangunan dan tidak ada celah untuk modus korupsi. \"Kita sudah mendapat dukungan dari LKPP dan KPK untuk memastikan proses pembangunan di Jabar betul-betul berkualitas,\" terangnya. Salah satu inovasi yang sudah dilakukan  dalam urusan pengadaan barang dan jasa, beber mantan Walikota Bandung ini, adalah dibentuknya Biro Pengadaan Barang/Jasa. Sehingga menjadi satu pintu, karena tidak tersebar lagi pada masing-masing dinas yang susah untuk diawasi. Kemudian, pihaknya  sudah memperbanyak e-katalog sehingga sudah terjamin prosesnya oleh LKPP yang membuat proses menjadi lebih efektif dan menghindari tindakan korupsi. \"Insya Allah, Jawa Barat dalam proses pengadaan barang/ jasa akan memastikan kualitas pembangunan jauh lebih baik dan transparan,\" bebernya. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Ronny Dwi Susanto mengungkapkan, sejak KPK berdiri, tingkat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tertinggi kedua yaitu 20 persen. Sementara, tertinggi pertama adalah suap, praktek suap tersebut juga terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. \"Malah yang disuap ini mengenai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), karena dalam proses tersebut tidak hanya setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD-nya ditetapkan, tapi, dari mulai proses identifikasi barang sampai nanti penyerahan hasilnya. Kita sudah evaluasi dalam PBJ ini dan sekarang sudah lebih baik,\" ungkapnya. (jun)

Sumber: