Sabang Hingga Merauke, 5.744 Desa 600.000 Jiwa Potensi Terdampak Tsunami
![Sabang Hingga Merauke, 5.744 Desa 600.000 Jiwa Potensi Terdampak Tsunami](https://radarcirebon.disway.id/upload/2019/07/peta-indonesia-dan-potensi-tsunami.jpg)
YOGYAKARTA-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memetakan 5.744 desa rawan tsunami dari Sabang sampai dengan Merauke, dengan jumlah penduduk rawan atau terdampak, lebih dari 600.000 orang Lilik Kurniawan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPB mengatakan dari total 5744 desa tersebut, 584 desa berada di selatan pulau Jawa mulai dari Banyuwangi sampai Banten. \"Indonesia itu memiliki daerah rawan tsunami. Kami sudah memetakan dari Sabang sampai Merauke ada 5744 desa yang rawan tsunami. Di selatan Jawa ada 584 desa, dengan jumlah penduduk yang rawan lebih dari 600 ribu orang menurut hitungan kami. Kami punya data base yang cukup lengkap, bisa menghitung berapa banyak warga kita yang ada di sekitar daerah rawan tsunami,\" terangnya Lilik Kurniawan pada Seminar Pengurangan Risiko Bencana di UGM pada Selasa (23/7/2019). Untuk itu, saat ini BNPB sudah melakukan antisipasi, satu di antaranya dengan menyiapkan Desa Tangguh Bencana melalui Ekspedisi yang sudah dimulai dari tanggal 12 Juli 2019. Lilik menjelaskan, untuk desa tangguh bencana tersebut, pihaknya telah membagi empat segmen ekspedisi di Jawa, yakni Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah, dan Banten. Masing-masing segmen, 200 orang yang peserta yang terdiri dari Pemerintah Pusat, BNPB, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, BMKG, BPBD, dan Dinas terkait, Relawan serta Perguruan Tinggi \"Melalui Ekspedisi ini, kami berikan pemahaman kepada masyarakat di sana agar nanti menjadi desa yang tangguh, desa yang mandiri yang mampu melindungi warganya dari tsunami. Perguruan Tinggi dilibatkan menilai ketangguhan desa,\" ujarnya. Ekspedisi tersebut sudah di mulai dari Banyuwangi, dan saat ini posisinya berada di Pacitan, dan untuk selanjutnya akan menyasar DIY dan Jawa Tengah. Untuk menyiapkan desa-desa tangguh, pada 2020 Kementerian Dalam Negeri akan memberlakukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencanaberkenaan dengan Tugas dan Kewajiban Bupati/Walikota. \"Bupati/walikota harus menginformasikan daerah yang rawan bencana yang ada di kotanya pada masyarakat. Kedua, Bupati/Walikota harus membuat program pencegahan dan kesiapsiagaan. Ketiga, saat kejadian bencana, Bupati/Walikota harus menyelamatkan dan evakuasi korban bencana,\" ungkapnya Terkait pemasangan alat deteksi tsunami, sampai dengan saat ini masih dalam proses negosiasi dan bantuan dari bank dunia. Potensi Gempa Magnitudo 8,8 Terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Biwara Yuswantana, mengatakan gempa megathrust dengan magnitudo 8,8 yang akan menimbulkan tsunami besar di perairan selatan Jawa bukan prediksi, melainkan potensi. “Jadi penggunaan istilah harus tepat. Ada perbedaan antara prediksi dengan potensi,” katanya di Media Center Pemda DIY. Menurut dia, apa yang disampaikan oleh pakar tsunami dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko di Kantor Pusdalops BPBD DIY beberapa waktu lalu, tidak untuk menakut-nakuti masyarakat. Sebaliknya, informasi tersebut bertujuan agar masyarakat kian sadar menghadapi bencana bisa terus meningkat. “Ini harus dipahami. Apa yang disampaikan oleh Prof Widjo itu potensi yang memang ada dan sekali lagi bukan prediksi. Mau tidak mau, masyarakat harus siap menghadapi,” katanya. Biwara meminta masyarakat menyikapi informasi tersebut dengan bijak dan tidak panik. Masyarakat juga diharapkan lebih dewasa dalam menyaring informasi. Tidak terpancing dan terprovokasi terhadap isu yang tidak jelas. DIkatakan, Pemda DIY, merespons potensi tersebut dengan menyiapkan masyarakat di wilayah kawasan pantai dengan program desa tangguh bencana (destana). Menurutnya, dari 301 desa di DIY yang masuk peta rawan bencana, baru 260 desa yang menjadi Destana. Sementara, di sepanjang pesisir selatan DIY, baru 29 desa. Di Bantul terdapat delapan Destana, Gunungkidul 11 Destana dan Kulonprogo 10 Destana. Selaian itu, BPBD DIY juga akan membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) serta pemasangan jalur evakuasi warga. BPBD juga akan menggelar ekspedisi destana tsunami mulai Rabu (24/7) hingga Senin (29/7) mendatang. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: