Sekda Kalteng Fahrizal Fitri Ungkap Isu Perpindahan Ibu Kota Ke Kalimantan Picu Pembakaran Lahan
![Sekda Kalteng Fahrizal Fitri Ungkap Isu Perpindahan Ibu Kota Ke Kalimantan Picu Pembakaran Lahan](https://radarcirebon.disway.id/upload/2019/07/Sekda-Kalteng.jpg)
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri menduga terjadinya kebakaran lahan di sejumlah titik di provinsi ini, ada kaitannya atau dipicu isu perpindahan Ibu kota Negara Indonesia ke Pulau Kalimantan, salah satu nominasi Kalimatan Tengah. Sebagaimana dilansir Kantor Berita Antara, sejumlah masyarakat yang memiliki lahan di provinsi ini sengaja membersihkan lahannya dengan cara dibakar, kata Fahrizal saat menghadiri rapat koordinasi Restorasi Gambut Provinsi Kalteng 2019 di Palangka Raya, Selasa. \"Sejak adanya wacana pemindahan ibu kota RI itu, masalah penguasaan tanah di Kalteng sekarang ini sangat luar biasa. Jadi, kebakaran di sejumlah lahan di Kalteng itu ada unsur kesengajaan,\" ucapnya. Dia memperkirakan, setelah lahan yang dibersihkan dengan cara dibakar tersebut nantinya akan ditanami. Langkah tersebut untuk membuktikan ada ditanami tumbuh-tumbuhan, sehingga secara tidak langsung dan perlahan ada pengakuan bahwa lahan tersebut menjadi miliknya. Fahrizal pun berharap siapapun yang tertangkap dan terbukti membakar lahan secara sengaja harus ditindak tegas dengan memberikan sanksi sesuai aturan. Dengan begitu, masyarakat lain yang punya rencana untuk membersihkan lahan dengan cara dibakar, membatalkan niatnya. \"Sudahlah, masalah kabut asap akibat dari kebakaran lahan ini murni kesalahan manusia. Saya tidak yakin karena alam. Jadi, perlu ada tindakan tegas agar ada efek jera,\" tegasnya. Selain mengingatkan masyarakat agar tidak membakar lahan, Sekda Kalteng itu menyatakan bahwa pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota juga menyediakan pengobatan gratis terhadap masyarakat yang sakit karena kabut asap. Pengobatan gratis itu dipersiapkan di seluruh puskesmas maupun pustu. Dia mengatakan, untuk alat Indikator kualitas udara yang mengalami kerusakan, sudah diminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk diperbaiki. Sebab, alat tersebut merupakan pemberian Kementerian LHK. \"Sekarang ini sedang dalam perbaikan. Maksimal pekan depan alat tersebut sudah bisa dipergunakan kembali,\" demikian Fahrizal. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: