Peta Politik, Poros Baru Diprediksi Muncul Oktober

JAKARTA - Peta politik di Indonesia kian dinamis. Partai politik di luar koalisi Jokowi-Ma\'ruf Amin hingga saat ini belum menyatakan sikap resmi. Poros baru diprediksi akan terbentuk pada Oktober 2019 mendatang. Terutama saat posisi kabinet dan pimpinan badan legislatif diumumkan. \"Awalnya peta politik Indonesia bipolar. Ada dua kutub, kontraksinya sangat keras. Hanya 01 dan 02. Pendukung Prabowo dan Jokowi. Tapi sekarang sudah mulai mencair. Namun, ini mengkristal menjadi poros-poros baru,\" kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltracking Indonesia Hanta Yudha di Jakarta, Sabtu (3/8). Menurutnya, rekonsiliasi antara kubu-kubu yang bertentangan saat pemilihan presiden, bisa terlihat ketika pelantikan anggota legislatif pada Oktober 2019. Koalisi calon presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma\'ruf Amin menguasai sekitar 60 persen kursi legislatif. Apabila, Partai Gerindra ingin masuk pimpinan MPR, maka diperlukan komunikasi politik dengan Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. \"Kalau Gerindra, misalnya, Ahmad Muzani didorong menjadi pimpinan MPR, cara paling tepat memang harus membangun komunikasi dengan koalisi Jokowi dan Megawati ,\" imbuhnya. Menanggapi hal itu, politisi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi dan Megawati bukanlah rekonsiliasi bersyarat. Apalagi ada rumor ditukar jabatan di pemerintahan atau kursi MPR. Menurut Andre, Gerindra memang punya keinginan mendapatkan posisi penting tersebut. \"Kita juga tidak munafik. Sebagai partai peraih suara terbanyak kedua, kalau seandainya diberikan kesempatan untuk mendapatkan salah satu pimpinan MPR, kenapa tidak. Kita bisa berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Tentu, Gerindra akan mengusulkan calon,\" tegas Andre. Terpisah, pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan, memang ada kemungkinan Gerindra bergabung ke pemerintahan. Namun, sulit sulit bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Alasannya, adanya perbedaan ideologi perjuangan. \"Sejak berdiri sebagai partai, PKS tidak terlalu dekat dengan PDIP,\" kata Mikhael Bataona. Menurut dia, perbedaan ideologi perjuangan dengan PDIP dan beberapa partai lain pendukung Jokowi yang akan membuat PKS sulit untuk bergabung. \"Artinya, PKS akan tetap berada pada barisan oposisi. Walaupun kemudian partai pendukung Prabowo-Sandi, termasuk Gerindra bergabung dalam koalisi Jokowi. Jadi memaksakan PKS untuk masuk dalam pemerintahan, saya kira tidak sehat,\" paparnya. (rh/fin)

Sumber: