Jabar Jadi Rujukan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

BANDUNG – Menggembirakan! Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan progres kemajuan penurunan kemiskinan yang cukup cepat di Indonesia. Hal ini dikatakan oleh  Ketua Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI, M Arif Tasrif, usai beraudiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin (19/2).

“Ini yang membuat kita ingin tahu, kita mau belajar juga, kita perlu belajar dari daerah, dengan prestasi yang bagus. Setelah semua faktor kita evaluasi, kita masukan hasilnya menjadi bahan acuan. Tidak hanya untuk Jawa Barat, tapi semua daerah di Indonesia bisa mengambil pelajaran dari Jawa Barat,\" katanya.

Dia pun berharap, sinergitas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) dalam percepatan penanggulangan kemiskinan menguat.

\"Kita ingin duduk bareng dengan Jawa Barat, khususnya untuk mengidentifikasi kira-kira apakah fokus program yang sekarang dijalankan pemerintah Provinsi Jawa Barat selama ini. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat? Kita mau bedah bareng ini,\" ungkapnya.

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Jawa Barat mengalami penurunan sekitar 23,27 ribu jiwa. Dari 3,40 juta jiwa (6,91 persen) pada Maret 2019 menjadi 3,38 juta jiwa (6,82 persen) pada September 2019.

Sementara, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemdaprov Jabar terus berinovasi dalam penanggulangan kemiskinan dengan meluncurkan sejumlah program inovatif. Seperti Desa Juara yang mempunyai tiga pilar, yakni digitalisasi layanan desa, One Village One Company (OVOC) dan Gerakan Membangun Desa.

Dari tiga pilar tersebut, Pemdaprov Jabar meluncurkan sejumlah program unggulan. Mulai dari BUMDes Juara, Jantung (Jembatan Gantung) Desa, sampai Patriot Desa. Program-program itu dirancang untuk memangkas ketimpangan ekonomi masyarakat pedesaan dengan perkotaan

Selain itu, Pemda Provinsi Jabar mendorong kepesertaan BPJS, membentuk Jabar Quick Respons (JQR), Layad Rawat, Rutilahu dan menggratiskan SPP bulanan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) serta meluncurkan program beasiswa.

\"Kami juga membantu masyarakat Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) dengan fokus terhadap dunia pendidikan. Karena dengan pendidikan hebat pola pikir seseorang akan berubah, dengan harapan bisa meningkatkan taraf hidup,\" katanya.

\"Intinya, kita selalu harapkan ada progres terhadap penurunan angka kemiskinan sehingga keluarga miskin tidak bertambah dan inilah salah satu tanggung jawab pemerintah, yakni mengentaskan kemiskinan,\" tambahnya.

Bahkan, dia pun sepakat, sinergi yang kuat antara Pemdaprov Jabar dan Pemerintah Pusat menjadi kunci percepatan penanggulangan kemiskinan. \"Kalau di pusat tadi dikatakan ada sembilan kementerian terkait, maka kita juga akan melibatkan berbagai unsur demi mengentaskan kemiskinan di Jawa Barat,\" pungkasnya. (jun)

Sumber: