Gagal Pertahankan Predikat Kabupaten Sehat

CIREBON- Predikat Kabupaten Sehat akhirnya lepas dari Cirebon. Setelah kurang lebih empat kali berturut-turut dilabeli kabupaten sehat, Cirebon harus menerima kenyataan tidak masuk ke dalam daerah penerima penghargaan kabupaten sehat.

Hal tersebut disampaikan Kabid Kesmas Dinkes Kabupaten Cirebon, dr Edi Susanto MM saat dikonfirmasi Radar Cirebon, kemarin (20/2). Menurutnya, pada penilian yang dilakukan oleh tim dari Kemenkes pada akhir tahun 2019 lalu, Kabupaten Cirebon gagal mempertahankan predikat Sabupaten sehat setelah sebelumnya berhasil meraih penghargaan tersebut empat kali berturut-turut.

“Kita gagal mempertahankan predikat kabupaten sehat. Hal ini karena ada parameter atau item penilian yang tidak bisa kita capai. Tentu harus ada perbaikan untuk kedepannya,” ujar dr Edi.

Menurutnya, salah satu item yang tidak bisa dicapai pada saat penilian kemarin adalah jumlah wilayah atau desa yang sudah bebas dari ODF atau open Defecation Free yang kondisi-kondisi tersebut ketika setiap individu dalam komunitas sudah tidak buang air besar sembarangan.

“Wilayah kita masih banyak. Dari total sekitar 412 desa, baru sekitar 180 desa yang sudah mendeklarasikan diri bebas ODF. Sisanya sekitar 232 desa masih belum bebas ODF karena terkendala satu dan lain hal,” imbuhnya.

Ditambahkan dr Edi, terkait langkah dan upaya untuk menekan jumlah ODF tentunya tidak bisa dilakukan oleh Dinkes seorang diri. Ia memastikan, Dinkes tidak punya cukup anggaran jika harus mengcover seluruh wilayah di Kabupaten Cirebon. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah peran dari pemdes melalui kebijakan dan komitmen untuk menekan ODF melalui alokasi dana desa.

“Tidak mungkin kalau semuanya harus dari Dinkes, anggarannya harus besar. Dalam hal ini, Pemdes juga bisa membantu untuk menekan angka ODF melalui alokasi dana desa, itu diperbolehkan dan ada aturannya,” jelasnya.

Sementara itu, aktivis Cirebon Rizky Pratama saat dihubungi Radar Cirebon menuturkan, informasi keluarnya Cirebon dari predikat kabupaten sehat sebenarnya tidak begitu mengagetkan. Hal tersebut berkaca pada beberapa persoalan terkait penunjang kesehatan seperti masalah sampah, stunting dan lain-lainnya.

“Ini harus dijadikan evaluasi menyeluruh, kalau gagal kali ini, periode berikutnya harus berhasil. Jadikan item-item yang tidak tercapai sebagai bahan evaluasi untuk bertranformasi lebih baik, banyak masalah kesehatan hingga penunjang kesehatan dari mulai masalah lingkungan dan sosial yang harus diperbaiki, seperti masalah sampah yang sampai sekarang belum beres, ” bebernya. (dri)

Sumber: