Mayoritas SKPD Belum Ajukan Lelang

CIREBON - Pelaksanan lelang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dipastikan sama seperti tahun sebelumnya. Sebab, di triwulan pertama baru tiga paket kegiatan yang masuk lelang.

Kasubag Fasilitasi Layanan Pengadaan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Candra Permana mengatakan, sejauh ini belum ada kegiatan yang diajukan dinas-dinas besar di Kabupaten Cirebon.

Di triwulan pertama ini, baru tiga paket kegiatan yang masuk lelang. Yakni, Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor Kecamatan Losari dengan nilai pagu anggaran Rp1.747.764.000 dan HPS Rp1.717.763.000.

Kemudian, lelang konsultan jasa Rekayasa dan Rancang Bangun Perumahan di Kabupaten Cirebon. Kemudian, Penyusunan Data Informasi Kepemilikan Bangunan dan Gedung di 22 Kecamatan Wilayah Barat yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon.

“Dua paket milik DPKPP tersebut masing–masing pagu anggarannya Rp200 juta,” kata Candra kepada Radar Cirebon, saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (3/3).

Lebih lanjut dia menyampaikan, untuk belanja jasa kebersihan di sekretariat daerah sebesar RpRp1.740.959.000 dengan nilai HPS Rp1.582.690.000, dan belanja jasa pengamanan di sekretariat daerah dengan pagu, Rp830.617.700 yang nilai HPS-nya Rp755.106.000, tendernya sudah selesai.

\"Untuk yang Kecamatan Losari baru tahap upload dokumen penawaran. Sedangkan yang jasa konsultan masih di tahap kualifikasi. Sementara dua paket lainnya yang di setda tendernya sudah selesai,\" tuturnya.

Menurutnya, SKPD yang melakukan lelang dalam bentuk kegiatan fisik biasanya baru diusulkan di triwulan kedua dan ketiga. Untuk triwulan ketiga, pihaknya memberikan batas waktu usulan dokumen lelang di awal bulan September. Jika di akhir, ditolak. Sebab, tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

“Lelang itu kan waktunya satu bulan. Sementara pekerjaan fisik itu biasanya selama tiga bulan. Artinya, kalau di akhir September tidak mungkin. Dan kebiasaan lelang fisik itu baru digelar di triwulan kedua dan ketiga,” paparnya.

Dia mengaku, tidak mengetahui berapa paket yang diusulkan oleh masing-masing dinas. Sebab, pihaknya hanya menerima dokumen lelang atas usulan dinas terkait. Berdasarkan evaluasi tahun 2019 lalu, untuk pengadaan barang ada 22  paket yang dilelang, kemudian konsultan 25 paket, konstruksi 255 paket, kemudian jasa lainnya 8 paket.

“Semuanya dilelang. Contoh, kalau di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) ada 310 paket. Tapi, yang masuk ke kami hanya 250-an. Artinya, sisa dari jumlah tersebut tidak diusulkan. Kalau kita sih sifatnya hanya menunggu. Bahkan, jika belum ada lelang yang masuk ke kami, tidak sungkan SKPD yang bersangkutan kami tegur,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori mengingatkan kepada pihak eksekutif untuk bisa mengeksekusi anggaran di triwulan pertama.

Sebab, ia melihat belum ada pergerakan yang signifikan, tindak lanjut dari eksekutif. Padahal, pihaknya berharap ada perkembangan positif. Baik dalam hal kebijakan sektoral maupun keputusan-keputusan di eksekutif.

\"Kita ini kan bersentuhan langsung dengan konstituen. Karena itu, kami harap pekerjaan fisik khususnya, tidak lagi yang mangkrak dan anggaran bisa terserap secara maksimal,\" kata Politisi PKB itu.

Sumber: