Darurat Corona, Indonesia Disarankan Lockdown

VIRUS corona (Covid-19) sudah menjadi pandemi dunia. Tercatat virus ini telah merenggut sekitar 4.500 nyawa manusia dan menjangkiti lebih 120 ribu orang di seluruh dunia. Sejumlah negara pun mengumumkan lockdown atau menutup total beberapa wilayahnya. Indonesia masih “pikir-pikir”.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Din Syamsuddin mengatakan sudah seharusnya pemerintah menyatakan Indonesia darurat wabah Corona. Semua pihak diimbau meningkatkan keprihatinan, jujur dan terbuka dengan menyadari krisis ini sebagai musibah besar.

“Adalah cukup beralasan bagi Pemerintah Indonesia untuk menyatakan bahwa Indonesia Darurat Wabah Corona,” ujar Din dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/3). Ia meminta pemerintah memperketat pengawasan arus masuk manusia melalui semua pintu ke dalam wilayah Indonesia dari mancanegara. Terutama dari negara sumber virus corona.

Selain itu perlu dilakukan ikhtiar manusiawi melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencegah dan mengatasi persebaran Covid-19 lebih luas lagi, yaitu dengan memasang alat deteksi dini, khususnya di tempat-tempat umum.

Sementara Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengatakan Covid-19 seperti musuh berbahaya yang tak terlihat. Untuk itu, diperlukan upaya preventif yang menjadi salah satu cara ampuh untuk meminimalkan penyebarannya.

“Ini (virus corona, red) musuh yang tidak kelihatan, musuh atau bahaya yang tidak ketahuan. Oleh karena itu memang preventifnya harus kita laksanakan dari sekarang, preventifnya,” katanya.

Mantan wapres yang akrab disapa JK itu mengatakan penyebaran corona sangat pesat. “Perkembangan wabah itu seperti deret ukur. Satu orang kena menyebarkan ke tiga orang, tiga orang menyebarkan ke tiga lagi, akhirnya ini cepat sekali. Jadi cepat sekali peredarannya. Ini yang harus kita potong dengan segala macam persiapannya,” kata JK.

Berbagai langkah preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia saat ini antara lain dengan menjaga kebersihan dan kesehatan, menghindari kontak asing dan perjalanan ke luar negeri. “Oleh karena itu, semua tempat keramaian harus bersih, steril. Kalau tidak, itu berbahaya. Virus bisa dengan mudah menyebar,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah dapat melakukan penguncian diri suatu daerah atau lockdown. Hal itu menurutnya menjadi upaya efektif meminimalkan penyebaran Covid-19. “Iya (lockdown bisa efektif). Salah satunya China berhasil memperlambat, (walaupun) tidak mencegah 100 persen. Itu karena lockdown. Tapi ini negaranya negara yang sangat disiplin yang bisa melaksanakan itu,” katanya.

Menurut JK, kebijakan lockdown bisa diterapkan di Indonesia selama pemerintah mempersiapkan dampaknya, khususnya di bidang ekonomi. “Ya kalau diinstruksikan (lockdown di Indonesia) pasti bisa. Tapi memang harus siap ekonominya. Siap macam-macam,” katanya.

Sementara Juru Bicara Penanganan Vovid-19 Achmad Yurianto menegaskan sampai saat ini tidak ada rencana pemerintah menerapkan lockdown pada wilayah tertentu. “Kita tidak akan ada opsi lockdown. Karena kalau di-lockdown kita tidak akan bisa apa-apa,” kata Yurianto di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari jawapos.com, Kamis (12/3).

Diketahui, sampai saat ini di Indonesia sudah terdapat 34 pasien positif korona. Sementara sejumlah negara yang sudah memberlakukan lockdown. Di antaranya Italia, Tiongkok, Jerman, Arab Saudi, Denmark, Iran, dan terbaru Filipina.

Menurut Yuri --sapaan akrab Achmad Yurianto, keputusan lockdown dianggap cukup membahayakan bagi masyarakat. Dia mencontohkan kasus corona di kapal pesiar Diamond Princess. Ketika kapal diputuskan lockdown untuk proses isolasi, justru penularan corona terjadi cukup cepat kepada penumpang lain.

Atas dasar itu, imbuh Yuri, pemerintah lebih fokus pada upaya pelacakan kontak langsung antara pasien positif korona dengan masyarakat. Dengan begitu mata rantai penularan bisa diputus. “Bahkan meliburkan sekolah pun belum opsinya,” tambah Yuri.

Sumber: