Sosialisasi Penataan Panjunan Ditunda

Sosialisasi Penataan Panjunan Ditunda

CIREBON - Rencana penataan kawasan Pesisir Panjunan Kota Cirebon terdampak pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19). Rencana sosialisasi kepada warga Kampung Pesisir yang disedianya akan digelar pekan ini, dipastikan tertunda.

Lurah Panjunan, Didi Cardi mengatakan, sebelumnya sosialisasi itu akan dilakukan oleh pemerintah pada pekan ini. Namun kemungkinan rencana itu batal dilaksanakan. Pasalnya sampai saat ini, belum ada lagi pemberitahuan lanjutan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon selaku pelaksana teknis program tersebut.

 “Nanti warga yang terdampak akan dikumpulkan dalam satu tempat. Sebelumnya mau di bangunan UPTD Pengawasan SKDP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jabar, tapi katanya mau direhab, jadi belum tahu lagi nanti tempatnya akan di mana,” kata Didi, kepada Radar Cirebon, Senin (16/3).

Setidaknya di lokasi tersebut terdapat 105 bangunan terdampak. Total ada 75 KK yang menempati. Sementara bangunan lainya merupakan bangunan milik warga sekitar yang digunakan sebagai tempat usaha seperti warung, bengkel, tempat potong rambut hingga kandang ayam.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Kota Cirebon, Khaerul Bachtiar mengatakan, sebelumnya pihaknya telah berencana menggelar pertemuan dengan para warga yang terdampak rencana penataan kawasan pemukiman kumuh kampung Pesisir Panjunan pekan ini. Namun, karena sedang terjadi pandemi virus corona, rencana tersebut bakal ditunda.

“Ya sebenarnya dari kita juga sudah mempersiapkan. Tapi kita tahu sendiri, di mana-mana sedang terjadi ada wabah corona. Pemerintah sendiri mengimbau agar kegiatan yang melibatkan banyak orang ditunda dulu,” katanya.

Bachtiar menambahkan, rencana sosialisasi itu kemungkinan akan diundur sampai berakhirnya masa pandemic corona selama 14 hari. Namun demikian, penundaan sosialisasi secara langsung kepada warga terdampak tidak akan berdampak pada rencana penataan tersebut. Kemungkinan setelah dilakukan sosialisasi, tak lama setelahnya, pembongkaran bangunan bangunan tersebut bisa segera dilakukan.

“Ya tapi kita juga telaah dan pelajari dulu aspirasi dari warga yang terdampak. Khususnya soal uang kerohiman. Tapi ya tidak akan lama bisa langsung dimulai pembongkaranya,” pungkasnya.

TIM APRAISAL SUDAH TERBENTUK

Penertiban kawasan Panjunan kecamatan Lemahwungkuk terus dipersiapkan.  Tm appraisal yang bertugas menilai besaran uang ganti untung (kerohiman) mulai melakukan penilaian.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), M Arif Kurniawan ST menjelaskan, tim appraisal akan melakukan penilaian ganti untung setelah sosialisasi selesai.

Terkait dengan belum adanya sosialisasi kepada warga terdampak secara langsung, Arif mengakui, pertemuan memang pernah dilakukan. Tetapi dengan tokoh ke masyarakat bersama walikota. Hanya saja dalam pertemuan belum mengundang warga terdampak. “Rencana pekan ini kita ke lapangan, terkendala corona ini,” tandasnya. (abd)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: