Pemkab Cirebon Pesan 10.000 Rapid Test

PEMKAB Cirebon masih menunggu sejumlah peralatan medis. Termasuk di dalamnya alat pelindung diri (APD) bagi paramedis yang terlibat dalam penanganan pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Cirebon.

Kadinkes Kabupaten Cirebon Hj Eni Suhaeni SKM MKes mengatakan alat-alat itu akan dikirim oleh Pemprov Jawa Barat. Saat ini pemprov baru mengirimkan peralatan medis itu ke wilayah Bekasi. “Sudah mulai dropping dari pemprov untuk wilayah-wilayah di Jawa Barat. Ada APD dan rapid test, Cirebon pasti dikirim, cuma menunggu giliran,” ujar Eni, kemarin.

Selain menunggudari Pemprov Jabar, saat ini sedang menunggu alat rapid test yang dipesan langsung oleh Pemkab Cirebon untuk melakukan pengetesan di Kabupaten Cirebon. “Kita sudah pesan sekitar 10.000 rapid test. Barangnya sekitar dua minggu lagi datang. Ini nantinya untuk skrinig awal. Sasarannya untk ODP atau orang dengan risiko karena melakukan kontak atau pernah kontak dengan PDP,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg kepada Radar Cirebon mengatakan pihaknya sudah melakukan teleconference dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait koordinasi penanganan dan pencegahan sebaran virus corona di Kabupaten Cirebon. “Dari provinsi minta daerah itu agar update terkait jumlah, kondisi, dan penanganannya,” kata bupati.

Diterangkan Imron, dari data yang ia terima, sampai dengan kemarin jumlah PDP maupun ODP terus bertambah. Namun demikian, sambung Imron, rumah sakit saat ini masih mampu menampung dan menangani PDP.

Terpisah, Juru Bicara Gugus Tugas Penanggulan Covid-19 Kabupaten Cirebon Iwan Ridwan Hardiawan mengatakan  jumlah PDP menjadi 20 orang. Sudah selesai pengawasan sebanyak 3 orang dan jumlah yang masih dirawat sebanyak 17 orang. “Sementara ODP berjumlah 97 orang dengan selesai pamantauan 66 orang dan masih dipantau 31 orang,” ungkapnya.

Iwan pun mewanti-wanti masyarakat tetap menunggu informasi dari pemerintah terkait penanganan Covid-19 dan tidak termakan isu atau hoax yang sudah mulai masif di media sosial. “Informasi resmi tentu dari pemerintah. Jangan termakan isu atau hoax di media sosial yang justru membuat situasi tidak kondusif,” pungkasnya. (dri)

Sumber: