Dewan Desak Bupati Tunda Mutasi, Junaedi: Fokus Dulu Penanganan Covid 19

CIREBON - DPRD Kabupaten Cirebon meminta agar Bupati Cirebon Drs H Imron MAg menunda pelaksanaan pelantikan dan mutasi jabatan PNS di lingkungan Pemkab Cirebon. Yang sedianya akan dilaksanakan 1 April 2020, karena tengah berada dalam wabah covid-19.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Junaedi ST kepada Radar mengatakan, pihaknya memang mengetahui jika pelaksanaan mutasi akan dilaksanakan 1 April 2020 mendatang. Dia mengakui, jika pihaknya yang mendorong agar segera dilakukan mutasi karena banyaknya kursi yang lowong atau kosong tanpa pejabat definitif.

“Dulu memang saya yang menginginkan agar Bupati segera melakukan pelantikan hasil open bidding, karena 11 eselon II kosong dan dibutuhkan segera pengisian. Namun sekarang ini kan di tengah wabah covid-19, demi kebaikan bersama agar terhindar dari dampaknya, lebih tepat kalau pelantikan ditunda dulu,” beber politisi dari PKS itu, kemarin.

Junaedi mengungkapkan, penundaan harus dilakukan karena memang sudah aturan dari pemerintah pusat untuk melarang membuat berkumpulnya orang, demi mencegah penyebaran wabah covid-19. “Mulai dari pemerintah pusat, bahkan Pemerintah Kabupaten Cirebon melarang adanya orang yang berkumpul, untuk mencegah penularan covid-19. Masa iya pemkab sendiri yang melanggar? Harusnya memberikan contoh kepada masyarakat,” ujarnya.

Ketika pelantikan tetap dilaksanakan, dan ada peserta yang terjangkit covid-19, maka dampaknya akan sangat luar biasa. “Saat pelantikan dan mutasi,  akan banyak orang-orang hebat dan penting di Kabupaten Cirebon yang hadir. Nah ketika ada yang tertular, maka itu dampaknya bisa menjadi skala nasional,” tuturnya.

Junaedi meminta Pemkab Cirebon untuk fokus dahulu dalam penanganan covid-19. Jangan sampai gugus penanganan covid terganggu dengan mutasi. Sehingga membuat mereka tidak semangat dalam melakukan penanganan pencegahan covid-19 di Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, Kabid Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Cirebon, Sri Darmanto ketika dimintai komentar terkait mutasi 1 April mendatang, pihaknya enggan berkomentar apapun. “Saya nggak mau komentar ya terkait itu,” ucapnya singkat.

Sebelumnya, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg mengatakan, pihaknya berencana menggelar mutasi pada 1 April 2020. Namun sebelumnya, akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Forkopimda Kabupaten Cirebon.

Menurut Imron, sangat penting untuk koordinasi dan konsultasi terkait mutasi di tengah wabah covid-19 ini. Jika menurut Kapolres dan Dandim memungkinkan, maka pihaknya akan menggelar mutasi. Namun sebaliknya, kalau kondisi tidak memungkinkan, maka akan diundur di lain waktu.

Pada kesempatan itu, Imron menyatakan, meskipun mutasi ASN penting karena berkaitan dengan kinerja pemerintahan, namun pihaknya tetap memprioritaskan penanganan covid-19 di Kabupaten Cirebon. “Kita berharap covid 19 bisa segera selesai,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar, pelantikan dan mutasi yang direncanakan dilaksanakan Rabu (1/4) itu, akan melantik sekitar 490 orang PNS. Terdiri dari jabatan pimpinan tinggi pratama 23 orang, administrator sebanyak 121 orang, pengawas 315, serta fungsional 31 orang. (den)

Sumber: