Evaluasi Belajar di Rumah , Perpanjangan hingga 29 Mei, SPP Sekolah Swasta Jadi Perhatian

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon memutuskan perpanjangan ketiga belajar di rumah hingga 29 Mei 2020 mendatang. Dari pelaksanaan periode pertama dan kedua, diperlukan evaluasi dalam efektivitas kegiatan belajar mengajar. Juga kurikulum yang digunakan. Yang tidak kalah penting, dinas pendidikan agar membahas terkait dengan SPP sekolah swasta.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta, Chaerudin SPdI mengatakan, perpanjangan belajar di rumah merupakan keprihatinan tersendiri. Termasuk bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Namun, ketentuan ini tetap akan dipatuhi karena sudah menjadi keputusan dan demi kebaikan bersama.

“Ini dampak untuk kita semua. Tidak bisa tatap muka belajar mengajar, kondisi ini juga berdampak bagi ekonomi keluarga orangtua siswa,” kata Chaerudin, kepada Radar Cirebon, Jumat (10/4).

Kepala SMP Nurusshidiq ini berharap pihak yang terkait, khususnya dinas pendidikan bisa lebih tanggap dan profesional dengan menyusun penjadwalan ulang kalender akademik. Sebab, kaitannya adalah bagaimana mengantarkan siswa sampe akhir tahun ajaran baru dan awal tahun pelajaran baru.

Begitu juga surat edaran supaya lebih cepat, agar tidak ada kegelisahan di sekolah. Khususnya orang tua siswa dan memberikan informasi lewat saluran yang bisa dipertanggung jawabkan. “Ini sudah banyak beredar di mana-mana, tapi surat edaran aslinya malah belum turun. Malah bikin resah,” katanya.

Di tempat terpisah Akademisi IAIN Syekh Nurjati, M Mabruri Faozi MA meminta pemerintah melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kegiatan  belajar mengajar secara daring. Baik evaluasi dari peserta didik maupun pendidik atau guru.

“KBM daring adalah KBM yang didesain untuk menghadapi situasi yang tidak normal. Jadi kurikulumnya pun harus menyesuaikan,” tuturnya.

Dia khawatir, bila kurikulum tidak berubah atau tidak menyesuaikan situasi, tujuan dan sasaran KBM tidak tercapai. Pada akhirnya siswa yang menjadi korban.

Mabrui juga menjelaskan, hendaknya KBM daring tidak kaku dan tidak memberatkan, karena dampak covid-19 cukup memukul ekonomi orang tua. Dengan serba keterbatasan yang ada, KBM daring harus dibuat efektif.

Untuk itu, dia menyarankan agar segera didesain model penilaian akhir semester atau kenaikan kelas, pengisian rapot, wisuda atau pelepasan siswa serta penerimaan peserta didik baru secara daring.

Sementara itu, terkait dengan SPP sekolah swasta, sebelumnya dinas pendidikan menyerahkan sepenuhnya kepada kesepakatan lembaga pendidikan dan komite.

Namun, dari sejumlah pengaduan yang diterima Radar Cirebon, rata-rata orang tua siswa di sekolah swasta menginginkan adanya penyesuaian. Misalnya potongan SPP paling tidak 20 persen. Mengingat tidak adanya aktivitas di sekolah, sehingga biaya operasional sekolah berkurang.

Sebaliknya, orang tua justru menanggung beban pembiayaan dari kegiatan belajar mengajar. Misalnya, menyediakan media pembalajaran, bahkan bahan untuk praktikum.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Drs H Hediyana Yusuf MM menambahkan, untuk kewajiban SPP yang dibebankan sekolah swasta kepada para orang tua siswa di masa belajar di rumah ini, memang sebuah hal yang perlu didiskusikan bersama. Pihak sekolah dan perwakilan orang tua siswa mesti bersepakat.

Sumber: