Tentang Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Terlibat Aksi Saling Dorong

INDRAMAYU-Puluhan massa kembali melakukan orasi menentang kenaikan harga bahan  bakar minyak (BBM) dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Kali ini massa yang mengatasnamakan diri sebagai komite bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Indramayu dan Gerakan Pemuda Pemudi Serikat Tani Indramayu (GPP-STI), yang menggelar orasi di sejumlah titik di Kota Mangga, Kamis (27/6). Massa yang mengawali aksinya dari Universitas Wiralodra Indramayu itu, menggelar orasi di bunderan Mangga, Pendopo Kabupaten Indramayu, dan di depan gedung DPRD Kabupaten Indramayu. Mereka menyuarakan tiga tuntutan, yakni menolak kenaikan harga BBM dan pemberian BLSM, mendesak agar segera dilakukan moratorium pendirian mal dan minimarket, juga menuntut pemerintah membangun industri kerakyatan berbasis ekonomi agraris. Dalam orasinya, Ketua Cabang PMII Kabupaten Indramayu Syamsudin mengungkapkan, bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan yang keliru dan hanya akan memiskinkan masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga BBM dan adanya pemberian bantuan BLSM yang akan dicairkan pemerintah dalam waktu dekat, hanya akan menimbulkan konflik baru di tengah-tengah masyarakat. “Ini merupakan bukti bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah telah gagal dalam menyejahterakan masyarakat. Kami melihat dan merasakan jika kebijakan ini semakin menyengsarakan masyarakat,” tegas Syamsudin. Terkait moratorium pendirian mal dan minimarket, perlu dilakukan guna membatasi menjamurnya bisnis atau usaha minimarket yang belakangan ini semakin marak dan dinilai hanya akan merugikan pedagang kecil atau pedagang tradisional. Menurutnya, tantangan selanjutnya setelah dilakukan moratorium pendirian mal dan minimarket adalah melakukan penataan dan pembinaan terhadap pedagang-pedagang kecil. Sehingga dapat tumbuh dan berkembang guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Pembinaan kewirausahaan juga diperlukan, utamanya para usahawan muda agar mampu mendorong tumbuh kembangnya industri kerakyatan yang berbasis ekonomi agraris. “Diperlukan langkah nyata untuk mewujudkan itu semua. Sekarang bukan lagi saatnya pemerintah berwacana, tetapi sudah saatnya bertindak nyata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya. Demonstrasi tersebut diwarnai dengan aksi mendorong sepeda motor sebagai bentuk protes. Aksi itu juga mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Meski sempat diwarnai aksi saling dorong di depan gedung DPRD, namun situasi yang sempat memanas berhasil diredam. (cip)    

Sumber: