Aneh, Data Penerima Bantuan Menyusut Drastis Dari Kuota 123.413 KK, Anjlok Jadi 14.007 KK

CIREBON – Angka data terpadu keluarga sejahtera (DTKS) Kabupaten Cirebon menyusut drastis. Daftar kelompok calon penerima bantuan untuk warga miskin terdampak pandemi virus corona dari Pemprov Jabar yang awalnya sekitar 123.413 KK, saat ini menyusut menjadi 14.007 KK.

Sebanyak 109.406 KK yang awalnya masuk dalam daftar DTKS, akhirnya terkoreksi dan terancam tidak menerima bantuan dari Pemprov Jabar karena tidak masuk dalam daftar DTKS hasil validasi.

Kadinsos Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra kepada Radar mengatakan, data warga miskin di Kabupaten Cirebon saat ini sebanyak 249.801 KK. Angka tersebut akan dikurangi jumlah KK yang mendapat bantuan dari program BPNT dan PKH sebanyak 139.786 KK. Selain itu, ada kuota bantuan dari pemerintah pusat untuk warga miskin terdampak covid-19 sebanyak 29.700 KK, angka tersebut dikoreksi lagi dari bantuan pemprov sebesar 14.007 KK.

“Saat ini jumlah keluarga miskin di DTKS yang harus ditanggung oleh Pemkab Cirebon sebanyak 66.308 KK. Dari provinsi untuk DTKS sudah final angkanya 14.007 KK,” ujar Dadang.

Ditambahkan Dadang, dari angka 66.308 KK tersebut, Pemkab Cirebon juga sedang mendata dan melakukan validasi kepada warga miskin baru di luar DTKS yang saat ini terdampak pandemi corona yang saat ini jumlahnya sekitar 26.624 KK.

“Jadi, kalau ditambah dengan keluarga miskin baru jumlah totalnya sekitar 92.932 KK. Awalnya, kuota kita dari DTKS itu sekitar 123.413 KK. Saat kita usulkan ke provinsi ada validasi, terkoreksi angkanya menjadi 14.007. Kita tidak tahu pertimbangan provinsi, tapi yang saat ini hasil verifikasinya hanya 14.007 KK dari DTKS yang bisa masuk,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg menyebut, saat ini pihaknya baru menerima informasi menyusutnya jumlah penerima bantuan untuk masyarakat miskin yang masuk dalam daftar DTKS Pemprov Jabar. Dia mengaku, belum mengetahui secara rinci alasan penyusutan tersebut.

“Ini yang akan kita pertanyakan ke Pemprov. Kenapa menyusutnya banyak sekali? Padahal dengan angka yang awal saja yang sebesar 123 ribu masih kurang, ini malah berkurang jadi 14 ribu. Penerima ini akan menerima bantuan dalam waktu 4 bulan,” bebernya.

DPRD PROVINSI JABAR PROTES

Sementara itu, Anggota DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto mempertanyakan alasan berkurangnya angka penerima bantuan dampak pandemi corona di Kabupaten Cirebon. Menurutnya, hal tersebut menunjukan data yang digunakan pemprov tidak update. Terlebih, angka yang terkoreksi jauh lebih besar ketimbang angka yang lolos verifikasi.

“Ini kan aneh. Kenapa yang terkoreksi begitu besar. Saya sudah dapat infonya. Kini di Kabupaten Cirebon hanya 14 ribuan KK penerimanya, dari angka awal 123 ribu. Datanya bagaimana, Pemprov kerjanya bagaimana?” ungkapnya.

Menurutnya, meskipun saat ini angka penerima dari kelompok DTKS sudah final, namun ia berharap pendataan yang kini masih dilakukan untuk penerima bantuan dari kelompok non DTKS bisa mensubstitusi jumlah keluarga miskin yang harus menerima bantuan akibat pandemik corona ini.

“Yang non DTKS masih jalan pendataan, mudah-mudahan cepat selesai. Lagi diupayakan agar non DTKS angkanya lebih besar dari kelompok DTKS. Kita secepatnya akan merapatkan ini dengan Gubernur. Hal ini karena kondisi ini tidak hanya di Cirebon saja, melainkan di kota-kota lainnya juga terkoreksi angkanya cukup signifikan. Ini karena kuota total awal sebanyak 1,6 juta KK untuk warga Jabar menyusut menjadi hanya sekitar 400.000 KK se-Jawa Barat.

Terpisah, Kuwu Desa Klangenan Rochmat Hidayat yang juga Ketua FKKC sudah menyampaikan permohonan kepada Bupati Cirebon agar menahan semua bantuan, baik dari pemerintah pusat, Pemprov Jabar ataupun yang bersumber dari APBD maupun dana desa untuk dikeluarkan di satu waktu. Dan tidak memaksa bantuan diberikan secara parsial demi menjaga terciptanya situasi yang kondusif.

Sumber: