15 Ribu Gakin Tak Dapat BLSM

KUNINGAN - Wajar apabila banyak warga miskin yang kecewa terhadap bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dari pemerintah. Sebab, informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kuningan ada sekitar 15.621 RTS yang tidak memperoleh dana tersebut. Padahal sesuai hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 data yang dikirim adalah 104.000. Ketika terjadi pemangkasan pihak BPS heran terkait bagaimana mekanisme yang ditempuh oleh Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K) untuk memilih mana yang berhak dan tidak. “Kami menyerahkan sesuai hasil pendataan jumlah warga miskin yang ada di Kuningan, yakni 104.000 KK. Terkait hanya 88.379 yang terpilih bukan kewenangan BPS,” ucap Kepala BPS Kuningan Ono Margiono kepada Radar, Senin (1/7) di kantornya. Ia  merasa heran dengan jumlah kuota yang dikeluarkan sebanyak 88.379. Hingga saat ini TNP2K tidak memberikan penjelasan yang pasti mengenai alasan pemangkasan jumlah warga miskin yang menerima BLSM. Dengan kondisi seperti ini pihaknya menginginkan warga mengerti, begitu juga kepala desa harus mengetahui kondisi. Jangan menyalahkan pihak BPS ketika warganya tidak termasuk ke dalam data penerima BLSM. Pihak BPS dalam pendataan warga miskin menggunakan sedikitnya 17 variabel. Bukan hanya itu juga melibatkan pihak RT, desa bahkan warga miskin pun dilibatkan. Tiga orang warga miskin menyebutkan mana saja warga yang miskin. Keterangan mereka dicocokkan dengan data dari RT dan desa. “Bohong besar kalau ada yang bilang  pihak desa tidak dilibatkan dalam pendataan warga miskin. Kami memiliki bukti data, bukti petugas bahkan rekaman video pun kami punya,” jelasnya. Dikatakan Ono, harus diingat keputusan bukan ada di BPS tapi di TNP2K, sehingga salah sasaran ketika menyalahkan BPS. BPS hanya mendata dan menyerahkan ke pemerintah pusat. Apabila mengetahui mekanisme yang digunakan TNP2K pasti akan diterangkan kepada warga yang datang. Ono mengakui, selama ini memang ada warga yang datang menanyakan alasan tidak termasuk  katagori miskin, padahal jelas-jelas miskin. Namun, setelah diberikan pengertian mereka paham. Seperti diberitakan sebelumnya banyak kepala desa yang geram karena banyak warga miskin di desanya  tidak memperoleh bantuan dari pemerintah. Mereka menuding banyak  kesalahan pihak BPS dalam mendata dan tidak berkoordinasi dengan pihak desa.(mus)      

Sumber: