Bupati Larang Potong BLSM

Bupati Larang Potong BLSM

KUNINGAN – Tindakan pemotongan dana BLSM yang dilakukan sejumlah kades mendapat reaksi keras dari Bupati H Aang Hamid Suganda. Usai menghadiri rapat paripurna kemarin (5/7), dia menegaskan, bahwa potongan tersebut tidak dibolehkan. “Pemotongan BLSM itu enggak boleh, itu salah dan bahaya,” tegas Aang ketika hendak menghampiri kendaraan dinasnya. Apapun tujuannya, lanjut orang nomor satu di Kota Kuda itu, pemotongan BLSM tidak dibolehkan. Para penerima dana BLSM harus menerimanya secara utuh. Meski beralasan potongan tersebut untuk mereka yang tidak mendapatkan, Aang tetap mengatakan tidak boleh. “Tidak semuanya niat baik itu jadi baik,” ujar pejabat dua periode yang berangkat dari PDIP itu. Meski sudah ada kades yang terang-terangan melakukan potongan pada seluruh penerima BLSM, Aang mengaku, belum mengetahuinya. Sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan kejadian tersebut. “Emang ada? Saya baru tahu, belum mendapat laporannya,” kata dia. Kaitan dengan data penerima BLSM, menurut Aang, BPS juga dalam memberikan data banyak yang tidak tepat. Untuk itu pihaknya meminta kepada para kades, lurah dan juga camat untuk membantu penyaluran agar berjalan kondusif. Fenomena salah sasaran nyaris terjadi di seluruh desa dan kelurahan. Dari sekian banyak penerima BLSM, tidak sedikit warga mampu berhasil mendapatkannya. Tidak sedikit pula warga yang betul-betul miskin justru hanya jadi penonton. “Di desa kami (Setianegara, Kecamatan Cilimus, red) banyak warga mampu yang dapat. Bahkan ada unsur KKN, keluarga aparat desa banyak yang menerima. Sebaliknya justru orang susah hanya bisa menangis,” tutur warga Setianegara yang enggan disebutkan namanya. Begitu pula di Desa Bandorasa Kulon, Kecamatan Cilimus, kejadiannya tak jauh beda. Orang-orang mampu memperoleh dana kompensasi BBM, sementara orang lebih susah tidak mendapatkannya. “Banyak yang tidak tepat sasaran. Orang yang lebih susah alias sangat berhak ternyata tidak terdaftar untuk menerimanya. Saya amati di desa-desa lainnya pun begitu,” terang Amujan, warga Bandorasa Kulon. Muncul pula keluhan dari sejumlah warga desa yang ada di Kecamatan Mandirancan. Penyaluran di kecamatan tersebut dilaksanakan Jumat (5/7) di kantor Pos Mandirancan. Dari kabar yang diperoleh, sebelum penyaluran para kepala desa diduga sudah menginstruksikan potongan. “Ada yang Rp 40 ribu, ada juga yang Rp 100 ribu. Nyaris di semua desa Kecamatan Mandirancan ada potongan. Katanya sih buat disumbangkan pada mereka yang tidak mendapatkan BLSM,” ungkap warga setempat yang mewanti-wanti agar identitasnya tidak dikorankan. Meski beralasan untuk diberikan pada warga yang tidak terdaftar, sumber tersebut mengatakan dana potongan diduga tidak sampai. (ded)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: