Kuwu di Kabupaten Cirebon Keluhkan Pemotongan Anggaran Desa
![Kuwu di Kabupaten Cirebon Keluhkan Pemotongan Anggaran Desa](https://radarcirebon.disway.id/upload/2018/06/DUIT-1.jpg)
CIREBON - Para kuwu di Kabupaten Cirebon mempertanyakan pemotongan anggaran desa. Baik anggaran yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) 2020.
Kuwu Desa Curug Wetan, Kecamatan Susuka lebak, Jaenudin, mengatakan, pemotongan ADD dan DD sangat berdampak pada roda pemerintahan desa. Di antaranya, tunjangan bagi anggota Linmas dan lanjutan pembangunan senderan penahan longsor.
\"Pemotongan ADD kisaran Rp 28 juta. Sedangkan, DD dipotong sekitar Rp 10 juta,\" ujarnya.
Menurut Jaenudin, sejak pandemi Covid-19 melanda daerah, pihak desa diinstruksikan untuk penanganan. Berbagai upaya pun telah dilakukan.
Namun saat pengajuan DD, terkesan dipersulit. Bahkan ketika pencairan dilakukan bertahap. Misalnya, tahap I dicarikan 15 persen kemudian 15 persen lagi dan 10 persen. Padahal seharusnya 40 persen sekaligus.
\"Seharusnya DD dicairkan langsung 40 persen, supaya lebih maksimal roda pemerintahan desa dan ADD jangan dipotong, mengingat banyaknya warga yang menantikan tunjungan dari ADD, salah satunya operasional desa,\" tuturnya.
Sementara itu Kuwu Pasawahan, Kecamatan Susukanlebak, Sukarya mengaku tak mendapatkan bantuan dari provinsi maupun daerah. Akan tetapi, anggaran desa tetap dipotong. \"Dari gubernur dan bupati tak ada bantuan sama sekali, tapi ADD dan DD dipotong,\" keluhnya.
Kuwu Leuwidingding, Kecamatan Lemahabang, Imas Rasdianto mengatakan, pemotongan ADD dan DD, mesti dibarengi dengan bantuan yang diberikan ke desa. “Misalnya, pemberian bantuan dari kabupaten diperbanyak bagi desa. Informasinya, pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 berupa beras kisaran 15 kilogram. Lebih baik serahkan ke desa untuk pembagian bantuan, dan ADD juga DD jangan dipotong,\" ujarnya.
Kuwu Blender, Kecamatan Karangwareng, Mochammad Yunus Wachyuddin mengungkapkan, seluruh desa tentunya terdampak pandemi corona. Namun keterbatasan anggaran yang ada membuat pihak desa memutar otak untuk memaksimalkan anggaran yang ada.
\"Memang, seluruh anggaran di berbagai sektor dipangkas untuk penanganan Covid-19. Akan tetapi, seharusnya DD dan ADD jangan dipotong. Mengingat, desa yang lebih terdampak besar,\" ujarnya. (den)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: