Masalah Kartu Prakerja: Biaya Triliunan, Pelatihan yang Efektif Hanya 13 Persen

JAKARTA - KPK telah menyelesaikan kajian atas program Kartu Prakerja saat pandemi Covid-19. Beberapa temuan KPK terkait program kartu prakerja cukup mencengangkang.

Inisiator Prakerja.org, Andri W Kusuma mengungkapkan, temuan KPK antara lain sekitar 9 juta calon peserta yang mendaftar bukan yang disasar oleh program ini.

Kemudian penggunaan fitur \"face recognition\" dengan anggaran Rp30 miliar sangat tidak efisien untuk kepentingan pengenalan peserta.

Tidak hanya itu, kerja sama dengan delapan platform digital tak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sementara penetapan kerja sama bukan dilakukan oleh manajemen pelaksana.

\"Ada konflik kepentingan pada lima platform digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan,\" tukasnya.

Selanjutnya, materi pelatihan tak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Hanya 24 persen dari 1.895 pelatihan yang layak dikategorikan sebagai pelatihan.

\"Dari jumlah itu, hanya 55 persen yang layak diberikan dengan metode daring. Pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan,\" terangnya.

KPK menemukan metode pelaksanaan program pelatihan secara online berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara. Karena metode pelatihan hanya satu arah serta tak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

\"Atas beberapa temuan itu, KPK merekomendasikan pelatihan kartu prakerja gelombang keempat ditunda sementara. Sambil dilakukan evaluasi dari gelombang sebelumnya. Selain itu, mengusulkan agar program ini kembali berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan,\" urainya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid. Dia meminta pemerintah menjalankan rekomendasi KPK terkait Kartu Prakerja. Awalnya, sejumlah pihak menduga Kartu Prakerja banyak masalah, salah sasaran dan salah urus.

\"Ternyata dugaan ini terkonfirmasi oleh rekomendasi KPK. Saya yakin, KPK telah meneliti dengan cermat dan objektif. Saya berharap pemerintah memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi KPK tersebut. Kalau rekomendasi KPK diabaikan, dapat menambah kecurigaan publik,\" ujar Jazilul di Jakarta. (rh/fin)

Sumber: