Potensi Kerawanan Pilkada Dibedah, Mendagri Minta Bawaslu Menjadi Wasit yang Objektif

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi wasit yang objektif dan netral dalam helatan Pilkada Serentak 2020. Ini sejalan dengan hasil pemetaan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu yang merilis 50 kabupaten/kota memiliki kerawanan paling tinggi di tengah pandemi Covid-19.

”Yang berkaitan dengan masalah manajemen, kami berharap pada teman-teman Bawaslu, semua jajaran, karena posisi Bawaslu dalam kontestasi Pilkada ini adalah wasit, kami harap bisa menjadi wasit yang betul-betul baik, yang objektif, netral,” kata Mendagri Tito dalam acara launching Pengawasan dan Pemutakhiran Indeks Kerawanan Pilkada Tahun 2020 di Gedung Bawaslu RI Jakarta, Selasa (23/6).

Mendagri juga berharap, pesta demokrasi pada 270 daerah ini menonjolkan isu penanganan Covid-19 bagi peserta Pilkada, sehingga mampu meredam konflik yang biasa terjadi pada sebuah elektoral, misalnya saja isu-isu primordial seperti menguatnya politisasi isu SARA.

”Saya kira jika isu sentral ini isu besarnya adalah masalah efektivitas daerah dalam menangani Covid dan dampak sosialnya, maka akan dapat menegasi atau mereduksi potensi isu-isu yang bisa menjadi primordial atau yang sering kali menjadi masalah atau konflik dalam Pilkada, masalah suku, ke-RAS-an, masalah keagamaan, isu ini bisa tertekan dengan adanya isu tentang penanganan Covid dan dampak sosialnya,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia meminta peserta Pilkada baik petahana maupun penantang untuk mengedepankan isu-isu yang berkenaan dengan penanganan Covid-19 untuk merebut hati masyarakat.

Para peserta dapat beradu gagasan, ide, berlomba dalam inovasi penanganan Covid-19 serta dampaknya.”Ini adalah adu gagasan untuk menekan penyebaran Covid, nanti akan dinilai oleh masyarakatnya apakah mampu atau tidak menangani Covid,” ujar Mendagri Tito.

Di akhir sambutannya, ia kembali menegaskan dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang puncak pemilihannya akan dilaksanakan pada 9 Desember. Ia pun berharap, semua tahapan berjalan dengan lancar, sukses, dan aman Covid-19.

Sementara itu, Bawaslu RI telah memetakan empat konteks potensi kerawanan Pilkada serentak 2020 dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) yang baru saja dimutakhirkan. Anggota Bawaslu RI M. Afifuddin mengatakan empat konteks tersebut yakni konteks sosial, politik, infrastruktur daerah, dan pandemi Covid-19.

Pada konteks sosial sebanyak 40 kabupaten dan kota memiliki indeks kerawanan tinggi dan 211 lainnya pada tingkat sedang. Sementara untuk dimensi politik sebanyak 50 kabupaten kota memiliki indeks kerawanan tinggi dan 211 lainnya pada kondisi sedang.

”Dimensi yang diukur adalah sosial yang mana ada gangguan bencana tetapi terkait bencana alam dan bencana sosial serta kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara. Konteks selanjutnya yakni pada dimensi politik, potensi kerawanannya pada keberpihakan penyelenggara pemilu rekrutmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, dan penyalahgunaan anggaran,” urainya.

Ketua Bawaslu Abhan juga menegasakan dengan peluncuran data pemutakhiran indeks kerawanan pemilu (IKP) Pilkada 2020 menjadi sinyal semua pihak mampu meminimalisir potensi kerawanan tersebut. Terlebih ini merupakan hasil penelitian yang sudah digelar oleh Bawaslu.

“Mengenai indeks kerawanan pilkada ini mudah-mudahan data kami ini memang valid karena bukan sampel tapi laporan dari seluruh Bawaslu daerah dan diharapkan menjadi bagian deteksi dini. Dan pada akhirnya pilkada ini bisa berjalan dengan baik dan sukses sesuai dengan yang kita harapkan,” terangnya. (fin/ful)

Sumber: