Tahapan Pilkada Tetap Berjalan, KPU akan Melakukan Pengawasan Ketat Terkait Protokol Kesehatan

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memetakan empat tahapan yang rawan penularan virus Corona (Covid-19). Untuk itu, KPU akan melakukan pengawasan ketat dalam hal protokol kesehatan.

Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan ada empat tahapan dalam Pilkada Serentak 2020 yang rawan terjadinya penularan Covid-19. Karenanya, KPU bakal ketat mengawasi penerapan protokol kesehatan.

\"Ada empat tahapan krusial yang kemudian kita berikhtiar meminimalisir paparan Covid-19 karena kegiatan tersebut sangat berpotensi menularkan atau terpapar,\" katanya dalam diskusi daring bertema Pilkada 20202: Kontestasi di Masa Pandemi, Minggu (28/6).

Dijelaskan Ilham, empat tahapan tersebut adalah; pertama, proses verifikasi dukungan calon perseorangan. Tahapan ini sangat tinggi berpotensi terjadinya penularan Covid-19, karena prosesnya banyak dilakukan dengan tatap muka. Tahapan ini berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Agustus.

\"Nanti kita juga akan umumkan berapa banyak yang tidak memenuhi syarat, berapa banyak yang memenuhi syarat kemudian bisa dipenuhi lagi, dan lain sebagainya,\" kata dia.

Tahapan kedua adalah pemutakhiran data pemilih. Dia mengatakan, saat ini pihaknya baru mulai pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih PPDP Pemilu. \"Tentu saja ini menjadi tahapan yang krusial ketika kita melakukan coklit (pencocokan dan penelitian), karena dilakukan secara door to door,\" ucap dia.

Selanjutnya tahapan ketiga, adalah proses kampanye. Saat ini, pihaknya sudah menyiapkan peraturan KPU tentang penyelenggaraan tahapan Pilkada 2020 di masa Covid-19. \"Kami beberapa kali ketemu dengan Kemenkum HAM di harmonisasi. Salah satunya kita memperbolehkan kampanye jika di ruangan yang nanti kehadirannya harus setengah dari ruangan tersebut. Harus menggunakan protokol Covid-19 yang ketat,\" sebutnya.

Terakhir, tahapan pemungutan suara. Ilham mengaku KPU bakal menerapkan protokol kesehatan yang ketat kepada saat proses pemungutan suara. \"Misalnya saja, nanti pemilih yang ditembak dengan thermo gun, kemudian dia suhunya lebih dari 38 derajat. Maka kami akan buat TPS khusus di setiap TPS untuk mereka memilih. Kita perintahkan mereka segera kembali ke tempat atau kita menyediakan sarung tangan plastik untuk setiap pemilih dan kemudian ketika mereka memegang paku tidak berpotensi terpapar Covid-19, secara berkala paku kita semprot dengan desinfektan agar kemudian terus menerus steril. Kemudian tintanya tinta tetes,\" jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Media dan Komunikasi Publik Politika Research dan Consulting (PRC), Dudi Iskandar mengatakan, dalam kondisi pandemi, para kontestan pilkada harus dapat memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk kampanye. Hal ini untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

\"Kalau dulu orang kampanye ada band, ada jalan sehat ada kumpul-kumpul, ada secara terbuka. Ketika kampanye sekarang, kita tidak lagi ada yang disebut dengan kumpul-kumpul. Semua dialihkan dengan apa yang disebut dengan media sosial atau melalui virtual, tatap muka virtual, perkumpulan-perkumpulan virtual. Ini yang disebut dengan teori komunikasi itu dengan peradaban layar,\" katanya.

Selain itu, para calon juga harus pandai memanfaatkan media massa. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan cara para calon mengandeng media massa itu untuk berkampanye.

Selain itu, Dudi juga menilai pada Pilkada 2020 ini diprediksi politik uang akan semakin menggila. \"Politik uang itu selalu ada. Apakah akan meningkat? menurut saya akan meningkat dari pilkada atau pilpres. Yang paling gampang itu kita hari ini krisis ekonomi, masyarakat butuh uang. Mau tidak mau, salah satunya sumber adalah politik uang,\" katanya. (gw/fin)

Sumber: