Jokowi: Meski Satu Rupiah Uang Rakyat Harus Dipertanggungjawabkan
Realisasi belanja negara tahun 2019 Rp2.309,28 triliun atau 93,83 persen dari target yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.496,31 triliun, transfer ke daerah Rp743,15 triliun, dan dana desa Rp69,81 triliun.
Defisit anggaran tahun 2019 mencapai Rp348,65 triliun, namun realisasi pembiayaannya mencapai Rp402,05 triliun atau 115,31 persen dari nilai defisitnya sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp53,39 triliun.
Terpisah, Anggota BPK Hendra Susanto mengatakan pihaknya akan meminta BPKP untuk membenahi laporan keuangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang sudah empat tahun berturut-turut mendapat opini disclaimer.
Opini laporan keuangan disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat diberikan BPK kepada Bakamla karena ada kesalahan pencatatan dan temuan-temuan masalah kepatuhan. ”Yang disclaimer itu Bakamla. Bakamla ini empat tahun berturut-turut itu bawaan kasus-kasus lama. Ada asetnya yang salah pencatatan dan sebagainya,” ujar Hendra usai penyerahan LHP LKPP 2019 kepada Presiden Joko Widodo.
Hendra juga mengatakan terdapat temuan mengenai kepatuhan di laporan keuangan Bakamla. ”Temuan kepatuhannya itu sekitar Rp150-an miliar. Sementara ambang batasnya hanya boleh Rp5 miliar. Jadi sudah terlalu jauh angkanya. Kemudian juga ada hal-hal yang terkait aspek-aspek dimana BPK, pemeriksa, tidak bisa mengakses atau tidak mendapat informasi yang cukup terhadap temuan-temuan,” ujarnya.
Hendra meminta bantuan BPKP karena aparat pengawasan intern pemerintah itu memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk membenahi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang ada di Bakamla. ”Harapannya nanti dengan dibantu BPKP, opini disclaimer tidak ditemukan lagi. Sehingga opini pemerintah, LKPP secara keseluruhan, bisa mendapatkan opini yang baik, opini yang terbaik yaitu WTP,” ujarnya. (fin/ful)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
