DPRD Desak Pemkab Serius Tangani Infrastruktur Jalan

CIREBON, RADARCIREBON.COM -DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026, Selasa (23/9).

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka SH. Ia menyampaikan, rapat ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian nota pengantar Raperda APBD 2026 oleh bupati Cirebon pada 12 September 2025 lalu.

Secara umum, fraksi di DPRD menyuarakan persoalan infrastruktur jalan rusak yang belum tertangani serius, anggaran yang belum efisien, dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program.  

Termasuk, menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah, infrastruktur jalan serta menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan serta pelaksanaan APBD.

BACA JUGA:Dari Pemeriksaan Anggota DPRD dan Mantan Terkait Kasus Gedung Setda Kota Cirebon

DPRD juga meminta bupati memberikan penjelasan terukur dan realistis terkait proyek-proyek prioritas, termasuk perbaikan jalan, bangunan sekolah yang nyaris ambruk, serta layanan kesehatan seperti UHC BPJS/KIS PBI yang disebut belum optimal.

Sekretaris Fraksi Gerindra, R Cakra Suseno SH mengatakan, dari total belanja operasional daerah sebesar Rp3,18 triliun, 69,5 persennya merupakan anggaran belanja pegawai.

Ia menilai porsi anggaran untuk perbaikan infrastruktur dasar, terutama jalan, masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, menjadi keluhan utama masyarakat.

“Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp241,93 miliar dari total belanja pengadaan Rp383,26 miliar memang cukup baik, namun belum cukup menjawab kebutuhan di lapangan. Infrastruktur jalan menjadi isu yang amat kuat disuarakan masyarakat, dan implementasinya perlu diperhatikan betul,” tegas Cakra.

BACA JUGA:Kejari Panggil Mantan dan Anggota DPRD Kota Cirebon Sebagai Saksi Kasus Pembangunan Gedung Setda

Hal serupa juga disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar Ari Bahari. Ia menyampaikan, anggaran infrastruktur jalan masih terlalu kecil dibanding besarnya keluhan masyarakat.  

Ia bahkan meminta bupati dan wakil bupati untuk lebih tegas mengawasi pelaksanaan pembangunan jalan agar tidak asal jadi dan cepat rusak.

“Masyarakat sudah tidak mau dibohongi lagi dengan pembangunan jalan yang asal-asalan. Baru dibangun, dua bulan sudah rusak. Ini harus jadi perhatian serius,” terangnya.

Fraksi Golkar juga menyoroti lemahnya pengawasan anggaran, sehingga rawan terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia pun meminta Pemkab Cirebon tidak hanya fokus pada serapan anggaran, tapi juga kualitas dan keberlanjutan hasil pembangunan.

Sumber: