BIJB Kertajati Resmi Diambil Alih Pusat, Ini Dampaknya bagi Jawa Barat

RADARCIREBON.COM – Pemerintah pusat resmi mengambil alih pengelolaan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati setelah mendapatkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari penetapan BIJB sebagai aset strategis nasional, sekaligus menjadi titik balik bagi keberlangsungan bandara yang selama beberapa tahun terakhir dinilai belum beroperasi optimal.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Majalengka, Eman Suherman. 

Ia menegaskan, pengambilalihan pengelolaan BIJB oleh pemerintah pusat bukan berarti penutupan bandara, melainkan upaya serius untuk menghidupkan kembali fungsi BIJB sebagai simpul konektivitas nasional, baik dari sisi ekonomi, transportasi, maupun pertahanan.

BACA JUGA:Majalengka Makin Kekinian! Ini 9 Cafe Cozy dan Instagramable Paling Hits

BACA JUGA:Jelajah Cafe Cirebon: Ini Dia 7 Coffee Shop Favorit Anak Muda dengan Konsep Unik

“Presiden sudah menyetujui BIJB diambil alih pemerintah pusat dan dijadikan bagian dari kepentingan nasional, termasuk pusat pertahanan. Ini bukan penutupan, justru agar bandara bisa dimaksimalkan,” ujar Eman saat ditemui awak media di Pendopo Majalengka, Kamis (22/1/2026).

Eman menyebut, keputusan Presiden Prabowo sekaligus meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait masa depan Bandara Kertajati. 

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lepas tangan, melainkan mengikuti kebijakan nasional yang telah ditetapkan dan disetujui pemerintah pusat.

“Bukan angkat tangan. Setelah Presiden menyetujui BIJB menjadi kepentingan nasional, maka pembiayaan dan pengelolaannya akan ditangani secara bertahap oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

BACA JUGA:Skandal Kuota Haji 20 Ribu Jemaah, KPK Akan Dalami Keterangan Eks Menpora Dito Ariotedjo

BACA JUGA:Pidato Prabowo di WEF Davos 2026 Klaim Kemiskinan Ekstrem Indonesia Terendah: Kami Tak Suka Pamer!

Secara politis dan realistis, Eman menilai langkah tersebut sebagai pilihan rasional. 

Menurutnya, pengelolaan bandara internasional membutuhkan dukungan pembiayaan, manajemen, dan jaringan penerbangan yang kuat, sesuatu yang sulit ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Sumber: