Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Kirim Surat ke UNICEF: Help Us!
Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto menyampaikan alasan melontarkan kritik keras pada pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto.-Foto: DisMorning - tangkapan layar-radarcirebon.com
RADARCIREBON.COM – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, menyatakan kritik keras terhadap pemerintah dan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Nama Tiyo Ardianto menjadi perbincangan pasca melontarkan kritik keras mengenai program makan bergizi gratis (MBG).
Namun jauh sebelum itu, Tiyo yang merupakan mahasiswa semester 10 sudah lama melontarkan kritik terkait pengelolaan anggaran pendidikan dan arah kebijakan nasional.
Tiyo menilai kekuasaan saat ini tidak dibarengi dengan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan.
BACA JUGA:Arus Mudik Lebaran 2026, Jabar Siapkan 60 Posko dan Tim Reaksi Cepat
Menurutnya, kondisi tersebut melahirkan berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada pendidikan.
“Masalah utama bangsa Indonesia, terutama dalam pengelolaan negara, adalah kebodohan. Kebodohan yang kami maksud adalah inkompetensi dan tidak dihargainya ilmu pengetahuan,” ujar Tiyo di Acara DisMorning yang ditayangkan Kanal Dahlan Iskan, Jumat, 27, Februari 2026.
Tidak hanya kritik yang dilontarkan, baru-baru ini pihaknya juga melayangkan surat terbuka kepada UNICEF.
Dalam surat itu, mereka menyertakan kalimat “help us” sebagai bentuk seruan kepada masyarakat dunia untuk memberi perhatian terhadap persoalan pendidikan di Indonesia.
BACA JUGA:Jelang Lebaran 2026, Korlantas Polri Matangkan Pengamanan Jalur Tol, Bandara dan Stasiun
Menurut Tiyo, langkah tersebut diambil setelah berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20 persen, tidak mendapat respons signifikan sejak disuarakan pada September lalu.
Ia menyoroti dugaan pengalihan atau manipulasi anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tiyo menyebut persoalan ini bukan lagi isu domestik, melainkan menyangkut komitmen global terhadap hak pendidikan.
“Anggaran pendidikan itu jelas minimal 20 persen. Tahun ini memang lebih dari 20 persen, tapi diakali dan diklaim untuk program lain,” katanya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

