MBG Digugat ke MK oleh Guru Honorer, Begini Jawaban Tegas Menteri Abdul Mu’ti

RADARCIREBON.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan setelah sejumlah guru honorer mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Gugatan tersebut muncul karena para penggugat menilai kebijakan MBG berdampak pada skema penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang disebut lebih rendah dibandingkan honorer, akibat dugaan pengurangan anggaran pendidikan.

Tudingan itu dibantah oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. 

Ia memastikan bahwa implementasi Program MBG sama sekali tidak menggerus anggaran pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

BACA JUGA:DLH Kabupaten Cirebon Kekurangan Alat Berat, Komisi III DPRD Kawal Pengadaan Beko Baru

BACA JUGA:Indonesia Diminta Jadi Deputy Commander Misi Gaza, Begini Pernyataan Prabowo dari Washington

“Jika ada anggapan bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan, itu tidak benar. Program-program prioritas Presiden di bidang pendidikan tetap berjalan optimal,” ujar Abdul Mu’ti dilansir dari JPNN.com, Jumat (20/2/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG di Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. 

Rapat ini turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama para kepala daerah.

Anggaran Revitalisasi Sekolah Capai Triliunan Rupiah

BACA JUGA:Tersingkir di 16 Besar, Persib Tetap Cuan Rp12,1 Miliar dari AFC Champions League 2

BACA JUGA:Kapan Waktu Sahur Terbaik Menurut Rasulullah? Simak Penjelasan Hadis dan Keutamaannya

Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah terhadap penguatan sektor pendidikan tetap solid. Pada 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,9 triliun untuk revitalisasi 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Realisasi program tersebut bahkan telah mencapai 93 persen. Capaian ini disebut sebagai bukti konkret bahwa negara tetap fokus memperbaiki infrastruktur pendidikan, di tengah pelaksanaan MBG.

Sumber: