BGN Soroti Limbah Program MBG, Minyak Jelantah Bisa Jadi Potensi Ekonomi

BANDUNG, RADARCIREBON.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Bandung Raya tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat penerima manfaat.

Pemerintah juga menyoroti pentingnya pengelolaan sisa makanan agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sonny Sanjaya, saat menghadiri konsolidasi pelaksanaan program MBG di Kota Bandung, Sabtu 7 Maret 2026.

BACA JUGA:Dapur MBG Harus Bersertifikat! BGN Gelar Bimtek Higiene Sanitasi di Cirebon

Kegiatan konsolidasi tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait dari wilayah Kota Bandung, Cimahi, dan Sumedang. .

Tujuannya untuk menyamakan kembali pemahaman mengenai tujuan utama program MBG, yakni meningkatkan asupan gizi bagi kelompok rentan.

“Program ini menyasar balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta peserta didik agar kebutuhan gizi mereka terpenuhi secara optimal,” kata Sonny.

Namun dalam pertemuan itu, pembahasan tidak hanya berfokus pada kualitas pelayanan makanan bagi penerima manfaat. 

Salah satu isu penting yang turut menjadi perhatian adalah pengelolaan residu atau sisa makanan dari dapur MBG.

Sonny mengungkapkan bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bandung saat ini telah mencapai sekitar 295 unit.

Jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, dapur-dapur tersebut berpotensi menimbulkan masalah lingkungan.

BACA JUGA:BAZNAS Buka Suara: Dana Zakat Umat Tidak Dialihkan ke Program MBG

“Jangan sampai keberadaan SPPG ini memicu isu lingkungan akibat food waste atau sisa makanan. Penumpukan sampah dan bau tentu harus dihindari,” ujarnya.

Karena itu, Sonny menegaskan bahwa pengelolaan limbah dari operasional dapur MBG perlu melibatkan peran aktif pemerintah daerah.

Sumber: reportase