Wacana War Ticket Haji Ditolak DPR, Menteri Haji Pastikan Antrean Tak Dihapus

JAKARTA, RADARCIREBON.COM - Wacana kebijakan “war ticket” untuk mempercepat antrean haji masih menjadi perdebatan. 

Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf, menegaskan bahwa pemerintah tetap mencari solusi terbaik tanpa mengorbankan hak jemaah yang sudah lama menunggu.

Dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa, 14 April 2026, Irfan menyebut pemerintah membutuhkan terobosan baru untuk memangkas panjangnya antrean haji di Indonesia. 

BACA JUGA:Jemaah Haji 2026 dari Bandara Kertajati Tanpa Antre Lama, Ini Skema Embarkasi Penuh

Namun, ia menegaskan, istilah “war ticket” kemungkinan tidak akan digunakan dalam kebijakan tersebut.

“Yang jelas kita butuh terobosan untuk memangkas antrean panjang ini. Pembahasan tetap berjalan, hanya mungkin istilahnya bukan war ticket,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa kebijakan yang sedang dibahas tidak akan menghapus antrean yang sudah berjalan. 

Jemaah yang telah menunggu selama bertahun-tahun tetap menjadi prioritas.

“Antrean tidak akan kita hanguskan. Jemaah yang sudah menunggu 5, 10, hingga 15 tahun tidak perlu khawatir,” tegasnya.

BACA JUGA:1.243 Jemaah Haji Ilegal Digagalkan, Negara Cegah Kerugian Rp92 Miliar

Namun, wacana ini mendapat penolakan dari kalangan legislatif. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI, sejumlah anggota dewan meminta agar pembahasan war tiket dihentikan sementara.

Anggota Komisi VIII, Maman Imanul Haq, menilai pemerintah sebaiknya fokus pada pembenahan sistem penyelenggaraan haji yang lebih adil dan optimal.

“Wacana war ticket ini sebaiknya dihentikan dulu. Saat ini kita harus fokus pada sistem terbaik untuk pelayanan haji,” kata Maman dalam rapat tersebut.

Ia menambahkan, persiapan penyelenggaraan haji tahun ini dinilai sudah jauh lebih matang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Sumber: reportase