KDMP dan MBG Jadi Sorotan, Mahasiswa Uniku Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi
Mahasiswa Uniku menyampaikan sejumlah kritik dan masukan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) saat melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Kuningan, Jumat 19 Juni 2026 kemarin.-Agus Sugiarto-radarcirebon.com
KUNINGAN, RADARCIREBON.COM – Puluhan mahasiswa Universitas Kuningan (Uniku) menyampaikan sejumlah kritik dan masukan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) saat melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Kuningan, Jumat 19 Juni 2026 kemarin.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih muncul dalam pelaksanaan kedua program pemerintah pusat tersebut.
Mereka meminta adanya evaluasi menyeluruh agar kebijakan yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat daerah.
BACA JUGA:Demo di Jakarta Hari Ini: Emak-emak Teriak Stop MBG, Long March Kuasai Bundaran HI
Salah satu isu yang menjadi perhatian mahasiswa adalah pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Mereka menilai penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk mendukung program tersebut berpotensi memengaruhi alokasi anggaran desa yang sebelumnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan pelayanan dasar bagi warga.
Menurut mahasiswa, pemerintah perlu memastikan bahwa keberadaan KDMP tidak mengurangi efektivitas program-program prioritas desa yang selama ini telah berjalan.
Mereka juga berharap ada kajian yang lebih mendalam mengenai dampak program terhadap kondisi keuangan desa di berbagai daerah.
Selain KDMP, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan dalam audiensi tersebut.
BACA JUGA:Demo Mahasiswa di Kuningan: Soroti MBG hingga Desak UU Perampasan Aset
Mahasiswa mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran program yang nilainya cukup besar dan melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya.
Mereka meminta pemerintah membuka informasi secara lebih luas terkait mekanisme pengelolaan anggaran, distribusi dana, hingga pelaksanaan program di daerah.
Transparansi dinilai penting untuk memastikan program berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, menerima langsung aspirasi yang disampaikan mahasiswa bersama sejumlah anggota DPRD lainnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

