Suplier MBG dari BUMDes Hanya 1,6 Persen, Koperasi 6,9 Persen

RADARCIREBON.COM - Potensi pemasok untuk program makan bergizi gratis (MBG) belum bisa diakses secara optimal oleh badan usaha milik desa (BUMDes) hingga koperasi.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Oktober 2025, hanya 1,6 persen BUMDes baru yang menjadi pemasok. Sementara koperasi baru 6,9 persen.

Direktur BUMDes Bangkit Sejahtera Desa Kapandayan, Muhamad Syafi'i, mengatakan banyak BUMDes di Kabupaten Kuningan sebenarnya memiliki kapasitas dan kesiapan untuk menjadi pemasok bahan baku bagi dapur MBG. 

Namun, upaya tersebut kerap menghadapi berbagai hambatan ketika menyelesaikan kerja sama dengan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

BACA JUGA: Jumlah WNA di Kota Cirebon Meningkat, Didominasi dari Korea Selatan

"Ini momentum penting. Kami membutuhkan keterbukaan dari pihak SPPG agar BUMDes bisa ikut serta menyukseskan program nasional ini. Jangan sampai peluang ekonomi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru terlewat begitu saja," ujarnya.

Menurut Syafi'i, persoalan harga kerap menjadi alasan yang membuat BUMDes sulit masuk ke dalam rantai pasok MBG.

Padahal, jika mengacu pada petunjuk teknis dan sistem tata kelola yang telah disusun BGN, BUMDes seharusnya memperoleh ruang yang lebih besar karena program ini dirancang untuk memperkuat perekonomian desa dan mendorong pemanfaatan produk lokal.

Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kuningan.

BACA JUGA: Fly Over Kereta Api di Krucuk, Dimulai dari Pilang, Panjang 400 Meter Pembangunan 2028

Bahkan diperlukan langkah konkret berupa kebijakan daerah yang mampu menjembatani kepentingan BUMDes dengan pasokan kebutuhan dapur MBG.

Momentum penghentian sementara operasional dapur MBG oleh BGN hingga 12 Juli 2026, justru harus dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi lebih lanjut dan konsolidasi seluruh pemangku kepentingan.

“Jeda operasional ini menjadi waktu yang tepat bagi pemerintah daerah, SPPG, dan BUMDes untuk menyamakan persepsi. Ekosistem usaha harus dibangun lebih solid agar ketika program berjalan kembali, semua pihak sudah siap dan manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat desa,” katanya.

Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Niken Gandini, dalam Focus Group Discussion (FGD) berani bertajuk Membangun Ekosistem Distribusi Kebutuhan Bahan Baku MBG.

Sumber: