DPRD Kuningan Desak Reformasi Keuangan Daerah, PAD Dinilai Masih Rapuh

RADARCIREBON.COM – DPRD Kabupaten Kuningan memberikan perhatian serius terhadap kondisi keuangan daerah yang dinilai masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. 

Melalui Badan Anggaran (Banggar), legislatif meminta Pemerintah Kabupaten Kuningan segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola keuangan.

Tujuannya, agar kesehatan fiskal daerah semakin kuat dan pembangunan dapat berjalan lebih berkelanjutan.

Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi atas Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar pada Senin (20/7/2026).

BACA JUGA:Benarkah DPRD Belum Lunasi Pajak? Aktivis Cirebon Ungkap Temuan Rp1,44 Miliar

BACA JUGA:DPR/MPR Dibekukan dan Partai Golkar Dibubarkan, Presiden Diberhentikan, Indonesia 25 Tahun Lalu

Juru Bicara Banggar DPRD Kabupaten Kuningan, Kang Yaya, menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan DPRD bukan sekadar agenda rutin tahunan. 

Menurutnya, seluruh catatan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan APBD pada tahun-tahun berikutnya.

Banggar meminta Bupati Kuningan beserta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi, termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025.

Pengawasan Keuangan Diminta Diperketat

BACA JUGA:Naniek S Deyang Bakal Pegang Jabatan Baru di BGN, Prabowo Setuju

BACA JUGA:Kepala BGN Naniek S Deyang Mundur, Prabowo Langsung Beri Tugas Baru

Dalam rekomendasinya, DPRD menyoroti sejumlah aspek penting yang perlu segera diperbaiki. 

Salah satunya adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sumber: