UMP 2027 Punya Formula Baru, Ini Aturan Penghitungan Upah Minimum dalam UU Terbaru

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 kini memiliki landasan hukum baru.

Pemerintah mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang resmi diundangkan pada 28 Oktober 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta masyarakat, khususnya pekerja dan pengusaha, mencermati ketentuan dalam regulasi tersebut untuk mengetahui mekanisme penghitungan upah minimum tahun depan.

BACA JUGA:Kabar Baik! Kemenaker Siapkan Pelatihan Gratis untuk 2.000 Warga Kabupaten Cirebon, Anggaran Rp10 Miliar

Menurut Yassierli, aturan mengenai pengupahan sudah tercantum dalam undang-undang yang baru diterbitkan pemerintah.

“Kan undang-undang barunya sudah keluar,” ujar Yassierli saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin 9 November 2026.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan perubahan formula penghitungan upah minimum dibandingkan aturan sebelumnya, Yassierli kembali mengarahkan publik untuk merujuk pada ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.

“Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” katanya.

Ketentuan tersebut menjadi perhatian karena penghitungan UMP 2027 akan berdampak langsung terhadap kebijakan pengupahan di daerah.

Pekerja tentu menantikan besaran kenaikan upah, sementara pengusaha perlu mempersiapkan kebijakan pengupahan sesuai regulasi yang berlaku.

Formula Penghitungan UMP 2027 Mengacu UU Nomor 27 Tahun 2026

Dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, ketentuan mengenai penghitungan upah minimum diatur dalam Pasal 139.

BACA JUGA:Kota Cirebon Jadi Lokasi Perdana TNA Green Jobs, Kemenaker Petakan Kebutuhan Tenaga Kerja Hijau

Berdasarkan pasal tersebut, penghitungan upah minimum dapat menggunakan formula penghitungan upah minimum atau mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL).

Sumber: reportase