Tekan Celah Kertas Lewat Kode QR, Integrasi XSTAR–KUSUKA Bidik Kenaikan Nilai Tukar Nelayan
Peluncuran sistem aplikasi XSTAR milik BPH Migas dengan sistem KUSUKA, SILAT, dan SIMKADA milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di SPBUN Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jumat (20/11/2026).-Ade Gustiana-Radar Cirebon
CIREBON,RADARCIREBON.COM – Pendataan dan penerbitan surat rekomendasi berbasis kertas selama ini membuka celah manipulasi data hingga penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Transformasi menuju sistem digital lewat integrasi XSTAR dan KUSUKA diterapkan untuk memperketat verifikasi penerima sekaligus mendorong peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN).
Integrasi data tersebut menghubungkan aplikasi XSTAR milik BPH Migas dengan sistem KUSUKA, SILAT, dan SIMKADA milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Peluncuran sistem berlangsung di SPBUN Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jumat (20/11/2026), dengan melibatkan lintas kementerian, Pemerintah ProIREBIvinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Cirebon, PT Pertamina Patra Niaga, serta Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI).
Nilai Tukar Nelayan menjadi indikator yang mengukur perbandingan antara ongkos atau biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh nelayan. Saat ini, angka Nilai Tukar Nelayan masih tertahan di kisaran 108 koma sekian dan pertumbuhannya dinilai belum secepat Nilai Tukar Petani.
"Maka, dengan melakukan integrasi ini, kita sangat berharap pada bulan-bulan ke depan ada peningkatan serius dari Nilai Tukar Nelayan yang hari ini baru di angka 108 koma sekian," kata Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Dr Hanif Faisol Nurofiq SHut MP.
BACA JUGA:Jalan Wahidin Mulai Diperbaiki, Pengerjaan Dikebut Malam Hari untuk Kurangi Kemacetan
Sistem berbasis kertas pada pola distribusi sebelumnya dinilai rawan memicu penyimpangan di lapangan, termasuk kasus penyelewengan hingga praktik korupsi. Perubahan ke sistem digital memungkinkan seluruh data penerima terverifikasi langsung oleh KKP dan kementerian terkait secara transparan.
Dalam mekanisme baru ini, nelayan yang datanya telah terdaftar dan terverifikasi akan memperoleh kode QR khusus. Petugas SPBU cukup memindai kode QR tersebut saat transaksi berlangsung sehingga data identitas dan hak penerima langsung muncul di sistem.
"Akhirnya jadi kita bisa meminimalisir adanya penyalahgunaan-penyalahgunaan," ujar Chief Executive Officer Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Stephanie Juwana.
Setiap nelayan memiliki jatah kuota bulanan yang besarannya disesuaikan dengan ukuran kapal masing-masing. Dalam simulasi yang ditunjukkan di lokasi kegiatan, salah seorang nelayan tercatat memiliki kuota pembelian BBM bersubsidi sebesar 800 liter per bulan.
BACA JUGA:Pinjaman KUR BRI 20 Juta November 2026, Cek Tabel Angsuran, Bunga Ringan dan Syarat Pengajuan UMKM
Teknis pengisian menggunakan kode QR juga tetap diatur dengan batasan yang jelas. Daftar SPBU yang dapat melayani pembelian tercantum langsung di dalam sistem kode QR milik nelayan.
"Jadi, tadi Pak Wahyudi, Kepala BPH Migas, mengatakan juga di beberapa kasus itu memang di daftarnya itu lebih dari satu SPBU," tuturnya.
Penetapan lebih dari satu titik SPBU dalam daftar tersebut memberi ruang bagi nelayan untuk mengisi BBM di SPBU terdekat apabila stok di satu lokasi sedang habis atau dalam kondisi mendesak. Meski demikian, nelayan tetap tidak dibebaskan mengisi BBM di sembarang tempat di luar daftar yang telah ditetapkan sistem. (ade)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

