CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon merencanakan e-Pilwu pada pelaksanaan pemilihan kuwu di masa mendatang. Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) tidak setuju.
Apalagi bila e-pilwu dilaksanakan dalam kondisi normal non pandemi Covid-19. Sebab, tidak sesuai dengan kearifan lokal yang sejak dulu ada.
Plt Ketua FKKC, Rochmat Hidayat mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19, e-Pilwu mungkin menjadi solusi alternatif pelaksanaan pemilihan kuwu. “Mungkin baik saat pandemi seperti sekarang ini untuk menekan penyebaran Covid-19,” ujarnya.
Namun, dalam kondisi non Covid-19, pihaknya tidak setuju e-Pilwu. Rochmat mengungkapkan, salah satu kearifan lokal akan hilang dalam sistem e-Pilwu.
“Sejak dulu, bahkan zaman Mbah Kuwu Cirebon itu, masyarakat melihat langsung mandat yang diberikan kepada calon kuwu terpilih menjadi kuwu. Sehingga, dalam pilwu, seluruh calon kuwu diperlihatkan langsung kepada masyarakat saat pencoblosa. Nah, ini akan hilang jika e-Pilwu dilaksanakan,” tegasnya.
Rochmat mengungkapkan, pelaksanaan pilwu sangat berbeda dengan pemilihan lainnya dalam pesta demokrasi. “Pilwu itu berbeda dengan pemilihan walikota, bupati, bahkan presiden. Karena, dalam pemilihan kuwu, kearifan lokal sejak zaman dulu sampai sekarang masih terus terjaga,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya melihat, Kabupaten Cirebon, khususnya di pedesaan, belum siap jika e-Pilwu dilaksanakan. “Jangan sampai kalau ini dipaksakan, malah masyarakat banyak yang nggak berpartisipasi dalam pilwu,” ujarnya.
Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, kata dia, sistem e-Pilwu ini tidak cocok. “Jangan jauh-jauh. Kemarin saja, sensus penduduk itu, yang sudah melakukan secara online baru berapa persen? Kan sedikit sekali! Artinya, sistem online atau e-Pilwu belum cocok dengan masyarakat kita,” tutur pria yang menjabat sebagai Kuwu Klangenan ini. (den)
Tonton video berikut: