CIREBON - Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat merupakan bentuk kritis terhadap produk-produk undang-undang yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis ditemui radarcirebon.com di gedung DPRD Kota Cirebon, Jumat (9/10).
\"Salah satu ciri negara maju adalah masyarakatnya peduli terhadap produk-produk undang-undang yang dikeluarkan pemerintah pusat. Jadi, saya kira itu hal itu positif,\" ungkapnya.
Baca juga:
Ratusan Massa Ditangkap Terkait Bentrok di Jl Kartini, Begini Penjelasan Kapolres
LBH Cirebon Sayangkan Penanganan Massa Aksi yang Ditangkap Polisi
Massa Aksi yang Diamankan Polres Ciko Total 129 Orang, Sebagian Masih Diperiksa
Menanggapi adanya kericuhan saat aksi demo Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10), Nashrudin Azis berharap, penyampaian aspirasi agar menjaga ketertiban.
\"Kalau ada hal-hal kericuhan itu merupakan bagian daripada dinamika sebuah demo yang merupakan masalah-masalah yang krusial. Demo boleh sebanyak-banyaknya namun harus menjaga ketertiban. Dan dalam unjuk rasa harus fokus kepada isunya jangan mengedepankan anarki,\" tuturnya.
Masih kata Azis, dirinya belum menerima jumlah fasilitas umum (fasum) yang rusak akibat bentrokan pengunjuk rasa dengan pihak keamanan kemarinm
\"Saya belum terima laporannya, namun sepengatahuan saya di lapangan hanya batu-batu berserakan di jalan, lampu-lampu jalan pecah dan trotoar rusak. Namun ini masih dalam taraf wajar. Sehabat apa pun unjuk rasa itu yang paling penting itu pengendalian emosi dari masing-masing pihak baik pendemo maupun aparat,\" pungkasnya. (rdh)