Dalam prosesnya, Kemensos mengakui masih terdapat sejumlah hambatan untuk penyaluran bansos beras di antaranya kondisi geografis, kelangkaan BBM, faktor pandemi COVID-19, informasi beras plastik hingga birokrasi di sejumlah daerah. “Kita langsung koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan langsung menindaklanjutinya,” katanya.
Secara umum, terdapat beberapa hal yang diperhatikan dalam penyaluran bansos beras agar tetap menjaga akuntabilitas. Pertama, target penyaluran harus selesai mendorong transporter lebih cepat dalam distribusi 0 persen pada akhir Oktober 2020.
Oleh karena itu, ia meminta pihak Bulog dan transporter agar memaksimalkan waktu yang tersisa dalam percepatan penyaluran bansos beras terutama di daerah yang hingga kini realisasinya masih nol persen.
Sedangkan Direktur Operasi dan Pelayanan Publik Perum Bulog Triyana mengatakan, dari rencana penyaluran 450 ribu ton beras, sebanyak 300 ribu ton telah tersalurkan kepada KPM PKH per 14 Oktober 2020 atau mendekati 70 persen. “Insya Allah akhir bulan ini sesuai jadwal bisa terpenuhi,\" katanya.
Dalam proses penyalurannya, Triyana mengakui memang masih ada sejumlah kendala dalam penyaluran bansos beras salah satunya terkait pembatasan masuk ke daerah zona merah Covid-19 seperti di Maluku yang menyebabkan transporter tidak boleh masuk untuk menyalurkan bansos beras. “Ada pula daerah yang menunggu peluncuran secara resmi sehingga penyaluran tertunda,” ungkapnya. (gw/fin)