Dewan Sidak Sekolah Dampak PPDB

ANGGOTA DPRD Kota Cirebon mengunjungi beberapa sekolah yang terkena dampak PPDB, kemarin. Selain masalah biaya yang terlampau mahal dan kerap dikeluhkan para orang tua siswa, mereka juga mengecek jumlah rombongan belajar (rombel). Mereka yang berkunjung itu adalah Wakil Ketua Komisi C Andi Riyanto Lie SE dan Sekretaris Komisi C Taufik Pratidina ST. Pada kesempatan itu Taufik mengatakan, permasalahan PPDB 2013 tak perlu diulas kembali. Terpenting, kata dia, bagaimana kebijakan Pemkot Cirebon dan DPRD yang mendukung pendidikan gratis hingga tingkat SMA. “PPDB tahun ini dievaluasi kekurangannya. Secara umum, dampaknya bisa dicarikan solusinya. Kita harus menatap ke depan,” ucapnya, diiyakan Andi Lie. Dikatakan politisi PKS itu, berbagai hal yang terjadi di beberapa sekolah yang terkena dampak PPDB dijadikan masukan Komisi C DPRD. Taufik berjanji akan berjuang memberikan pendidikan terbaik bagi warga kota. Salah satu usulannya, pendidikan gratis hingga tingkat SMA. “Kita pasti bisa. Anggaran APBD kita mampu,” ujarnya, yakin. Secara internal, komisi C sepakat mengawal dan mengusulkan pendidikan gratis hingga tingkat SMA. Dengan anggaran yang sangat cukup, Kota Cirebon harus menggratiskan sampai SMA. Semua itu, kata Taufik, dikembalikan kebijakannya kepada wali kota. Diterangkan, dalam kunjungan Komisi C DPRD Kota Cirebon ke Bekasi, didapati anggaran Bekasi tahun 2012 sejumlah Rp2,4 triliun dengan penduduk 2,4 juta. Sedangkan APBD Kota Cirebon Rp900 miliar lebih pada 2012 dengan penduduk hanya 300 ribu jiwa. Dengan hitungan ini, Taufik menghitung untuk satu warga Kota Cirebon mendapatkan Rp2 juta, sedangkan satu warga Bekasi hanya Rp1 juta. “Di situ saja sudah jelas. Warga Kota Cirebon lebih kaya,” tukasnya. Hal yang berbeda, Bekasi menetapkan belanja langsung untuk pendidikan di atas 15 persen dari 20 persen total APBD. Sedangkan, Kota Cirebon hanya 6 persen. Selama ini, masyarakat Kota Cirebon sudah cukup berat dengan biaya pendidikan yang tinggi. Sekalipun di sekolah negeri, biaya SPP dan uang Dana Sumbangan Pembangunan (DSP), masih menjadi sesuatu yang menakutkan bagi si miskin untuk sekolah. Sehingga, tidak jarang mereka sudah diterima di sekolah negeri favorit, tidak melakukan daftar ulang karena biaya SPP dan DSP yang tinggi. “Daftar ulangnya gratis. Biaya operasionalnya tinggi,” ungkapnya. Taufik mengharapkan, masyarakat tidak lagi dibebani biaya SPP dan sejenisnya. Karena itu, Komisi C akan menekan agar tahun 2013 ini biaya pendidikan harus gratis sampai SMA. “Bekasi yang lebih miskin saja mampu menggratiskan sampai SMA. Masa kita tidak bisa,” bandingnya. Andi Riyanto Lie menambahkan, jangan sampai sekolah bekas RSBI memberatkan siswa. Pasalnya, dari hasil kunjungan ke SMPN 1, disebutkan biaya untuk membayar listrik setiap bulan mencapai Rp18 juta. SMAN 1 bahkan sampai Rp30 juta per bulan. Karena itu, untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga SMA, Komisi C mendesak dinas pendidikan (disdik) agar melakukan efisiensi kegiatan. “Pagu anggaran disdik sudah ditambah. Selalu kami tambah. Jika tidak bisa diubah dalam pagu, lakukan efisiensi anggaran,” pintanya. Pengratisan biaya pendidikan hingga tingkat SMA, kata politisi Golkar itu, menjadi pra syarat saat menggelar kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2014. Berdasarkan hasil pengamatan ke beberapa sekolah negeri pada Rabu (24/7), Andi menilai sarana dan prasarana seluruh sekolah dari SMAN 1 sampai SMAN 9, sudah memenuhi standar. Karena itu, dana APBD untuk fisik dan kegiatan yang tidak terlalu penting, bisa dipotong untuk efisiensi anggaran. Setelah itu, dana hasil efisiensi yang terkumpul, digunakan untuk sekolah gratis hingga SMA. “Itu lebih dari cukup,” sebutnya. Dicontohkan, komisi C melakukan efisiensi dari Dinas Kesehatan sebanyak Rp3 miliar. Di samping itu, setiap anggaran disdik dipotong 10 persen. Dari efisiensi Disdik, terkumpul Rp5 miliar. Sayangnya, lanjut Andi Lie, anggaran Rp8 miliar yang terkumpul untuk pendidikan gratis hingga tingkat SMA itu, ditarik untuk kegiatan fisik DPUPESDM. Padahal, Komisi C berharap dana itu untuk LKS dan sekolah gratis. Namun, pergantian wali kota baru (Ano Sutrisno), telah membuat kebijakan LKS gratis di APBD perubahan 2013 lalu. “Itu kebijakan yang pro rakyat. Harus ditingkatkan dengan sekolah gratis hingga SMA,” ucapnya. Beberapa sekolah yang dikunjungi, yakni SMPN 1, SMPN 2, SMAN 1, SMAN 6 dan SMAN 9. Kepala SMPN 1, Tusman MPd, mengatakan, penambahan jumlah rombel dilakukan. Hanya sjaa, tidak ada Kendala karena kelas mencukupi. Berbeda dengan SMPN 2. Kepala SMPN 2 Djodjo Sutardjo MM menegaskan, sekolahnya bertambah rombel. Wakil Kepala Sekolah SMAN 6, Susilowati SPd mengungkapkan, perjalanan PPDB 2013 di sekolahnya tidak mengalami masalah. Saat ini, SMAN 6 tidak mengalami penambahan jumlah rombel. “Jumlah rombel tetap dengan siswa perkelas tidak lebih dari 40 orang,” bebernya. Sementara, Ketua PPDB SMAN 1, Bekti Susilo MPd mengucapkan bahwa sekolahnya kelebihan satu rombel. Demi memenuhi syarat sertifikasi guru 24 jam mengajar, kelas dipecah menjadi 11 dengan siswa per kelas 36 hingga 38 orang. “Kami memang minta 11 rombel. Oleh Disdik hanya diberi 9 saja. Penambahan ini sesuai harapan SMAN 1,” ucapnya. Kepala SMAN 9, Drs Dena Hendiana MM menjelaskan, jumlah rombel di SMAN 9 sesuai yang diamanatkan Disdik. Hanya saja, rata-rata setiap kelas 24 orang dengan 60 persen warga tidak mampu. “Sarana prasarana sudah bagus,” ucapnya. (ysf)