TARGET Pemerintah Kota Cirebon untuk menerapkan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen bagi warganya, kembali dapat terealisasi di tahun 2021 mendatang. Setelah dalam postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2021 yang telah disepakati eksekutif dan legislatif pekan kemarin. Anggaran tersebut sudah di-plot.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah S Sos menjelaskan, terwujudnya target UHC ini, semata-mata tidak lepas dari hasil sinergitas pembahasan bersama antara eksekutif dan legislative pada RAPBD 2021. Sehingga bisa meng-cover kebutuhan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari kalangan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
HARAPAN: Ketua Komisi III dr Tresnawaty menyampaikan keinginan UHC 100 persen dapat terus dipertahankan setiap tahunnya.
“Berkaitan dengan penyusunan RAPBD 2021, kami bersama-sama Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah sepakat untuk memformulasikan anggaran UHC,” ujar politisi Partai Demokrat ini.
Menurut pria yang akrab disapa Andru ini, di tahun 2021 mendatang diaharapkan anggaran JKN/PBI yang diestimasi berjumlah 107.248 jiwa, bisa di-cover di APBD 2021. Dengan komposisi 87 ribuan orang dapat tercover di APBD murni, sisanya di APBD-P Perubahan.
PANDANGA N: Wakil Ketua DPRD Handarujati Kalamullah memaparkan pendapatnya dalam rapat.
“Plot anggarannya, ada Rp25 miliar di APBD murni, dan sisanya Rp5 miliaran di APBD-P 2021,” ungkapnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon dr Tresnawaty SpB saat pembahasan RKA APBD 2021 pertengahan November lalu menginginkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Cirebon bisa mencapai 100 persen. Namun, hal ini terbentur dengan anggaran yang tersedia pada APBD Kota Cirebon belum mencukupi.
TERLINDUNGI: Rapat pembahasan UHC, menghasilkan plot anggaran yang dianggap aman untuk mencover kepsertaan JKN-PBI
di APBD 2021.
Dalam hal ini, pada peraturan walikota (Perwali) yang berlaku saat ini program JKN PBI hanya dianggarkan untuk 87 ribuan orang. Meski demikian, keputusanya memang berada di ranah eksekutif, dia mengaku jika pihaknya hanya bisa memperjuangkan pada anggaran.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr H Edy Sugiarto MKes sependapat semua penduduk Kota Cirebon mesti ter-cover JKN. Dia mengkalkulasi, akan adanya PBI dari APBN sebanyak 102 ribuan orang. Kemudian, ditambah dengan 111 ribu yang diusulkan dapat dari APBD, maka jumlahnya mencapai 203 ribu orang.
Sisanya, adalah masyarakat Kota Cirebon yang telah menjadi kepesertaan JKN mandiri, maupun peserta jaminan kesehatan yang mendaftar melalui lembata swasta, seperti perusahaan asuransi-asuransi.
“Sebetulnya kami di tahun 2017 sudah UHC tapi banyak perkembangannya ada yang menunggak dan segala macam itu capai 21 ribu terus yang kelas 3 yang belum punya sebanyak 17 ribu,” imbuhnya. (azs/adv)