INI bukan BUMN. Bukan pula Perum (Perusahaan Umum). Tentu, pasti, bukan PT atau CV.
Ini adalah: Lembaga.
Namanya: Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
Begitulah menurut Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2020. Yang ditandatangani Presiden Jokowi minggu lalu.
Maka LPI, mestinya, tidak tunduk pada UU BUMN, UU PT, atau UU perusahaan apa pun.
Apakah LPI masih tunduk pada UU keuangan negara? Yang berarti wajib diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)?
Rasanya tidak boleh begitu. LPI harus istimewa. Agar beda dengan BUMN. Agar tidak ada keraguan dalam melangkah. BUMN sudah merasakan komplikasi pahit antara UU PT dan UU Keuangan Negara.
Apakah LPI adalah sesuatu yang begitu super? Yang tidak bisa diperiksa siapa pun? Karena harus sukses?
Kelihatannya segala bentuk fleksibilitas akan diberikan kepada LPI. Segala bentuk yang bisa merintanginya harus dijauhkan.
Apakah DPR boleh memanggil LPI untuk hearing? Maafkan, kalimat itu saya cabut.
Saya ganti ini: apakah DPR boleh tidak usah melakukan hearing dengan LPI? Ups, sebaiknya kalimat terakhir itu juga saya cabut saja.
Yang jelas di LPI tidak perlu terjadi rebutan komisaris. Menurut PP 74/2020, tidak ada jabatan bernama komisaris di situ. Yang ada: Dewan Pengawas —mirip dewan komisaris. Tapi ketua dan wakil ketuanya sudah ditentukan dalam PP: Menteri Keuangan dan Menteri BUMN secara ex-officio. Tinggal tiga anggota yang masih harus diangkat - -oleh ketua dan wakil ketua itu. Dan mereka harus dari kalangan profesional.
Pokoknya, semangat pembentukan LPI adalah semangat kemajuan. Semangat terobosan. Semangat membuat sejarah baru. Semangat mengadakan yang belum ada bisa menjadi ada.
Dengan cara —yang diharapkan— kita nilai sebagai sangat cerdik dan cerdas.
Itulah salah satu jalan pintas menuju maju. Yakni, bagaimana bisa membangun di saat tidak memiliki uang. Ibaratnya bagaimana orang miskin bisa menjadi kaya secara cepat.