Bantah Adanya Koalisi

Acep: Itu Hanya Dinamika Politik di Bawah KUNINGAN - Mencuatnya koalisi lintas fraksi yang digagas PDIP dengan melibatkan sejumlah fraksi di dewan, dibantah keras Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, H Acep Purnama SH MH. Politisi asal partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran itu menegaskan bahwa tidak ada koalisi lintas fraksi yang seperti digembar-gemborkan media. Sejauh ini kondisi di dewan cukup kondusif dan tak terganggu dengan adanya wacana koalisi jilid II. ”Tak ada koalisi lintas fraksi seperti yang diberitakan di Radar selama ini. Itu hanya dinamika di bawah. Wajar dalam sebuah lembaga politik ada hal seperti itu. Mungkin tujuannya mereka berkumpul untuk sekadar silaturahmi atau tukar pendapat. Tak ada niatan untuk membentuk koalisi di parlemen. Dan kami di parlemen akur-akur saja meski beda partai,” jelas Acep yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Kuningan kepada Radar usai sidang paripurna jawaban bupati di Hotel Grage Sangkan, kemarin (20/10). Begitu juga soal isu adanya perpecahan di internal wakil rakyat, Acep menyangkalnya. Selama ini kata dia, di antara sesama pimpinan dewan tidak terjadi konflik atau perpecahan di interal. ”Semuanya akur-akur saja. Saya dengan Pak Toto Hartono, Pak Toto Suharto atau Pak Yudi tak ada masalah. Kami bertemu dengan membicarakan semua hal. Tak ada yang ditutup-tutupi. Kalau tidak percaya, silakan tanya teman-teman pimpinan lainnya. Sekali lagi perlu diketahui, tak ada konflik di antara wakil rakyat,” ujarnya. Wakil Ketua DPRD dari Demokrat, Drs H Toto Hartono menjawab santai soal isu koalisi yang digalang di parlemen. Meski fraksinya dan Golkar tidak dilibatkan dalam pertemuan lintas fraksi beberapa hari lalu, namun Toto tidak mempermasalahkannya. ”Itu sebuah dinamika dan wajib kita menghormatinya. Itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap fraksi kami. Biarkan semuanya berjalan sesuai koridornya,” sebut pria yang juga pensiunan PNS itu sembari tersenyum lebar. Sedangkan Drs H Toto Suharto S Apt meminta Radar untuk tidak membuat peta konflik di dewan. “Sudahlah jangan mempeta-konflikan dewan. Tak ada apa-apa kok di parlemen. Malu sama masyarakat nantinya dikira di gedung dewan, wakilnya saling rebut terus. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana bekerja demi rakyat. Kalau perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar di era demokrasi seperti sekarang ini,” cetus legislator asal Desa dan Kecamatan Japara itu ringan. Sementara itu, Rana Suparman S.Sos yang ditunjuk sebagai juru bicara koalisi lintas fraksi tidak bersedia lagi diwawancarai soal koalisi. Entah apa penyebabnya, pria yang sebelumnya getol membicarakan gagasan itu cenderung menutup diri dan enggan memberikan keterangan. Dia memilih untuk menghindar saat ditanya kelanjutan koalisi yang sebelumnya digagas bersama fraksi lainnya di dewan. ”Nanti lagi ya komentarnya. Sekarang saya akan diam dulu,” ucapnya. Begitu juga dengan anggota dewan lainnya. Mereka cenderung enggan berkomentar soal masalah koalisi. “Maaf kami tidak bisa memberikan keterangan terkait soal itu. Sekarang sudah ada jubirnya. Silakan tanya kepada yang bersangkutan. Bisa juga ditanyakan langsung kepada pak ketua. Sekarang kami sedang konsentrasi terhadap jawaban dari bupati. Sekali lagi kami tidak bisa memberikan jawaban,” jawabnya. (ags/ded)