JAKARTA-Kementerian Sosial mempersiapkan sejumlah langkah, agar bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima bantuan sosial segera diperbaiki.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebut pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah agar penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 2021 tepat sasaran. Langkah tersebut berupa menyiapkan software yang memadukan data penerima bansos dengan Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK).
“Jadi sebelum kita proses realisasi dan PT Pos Indonesia itu kami menyiapkan software itu di mana yang pertama penerima itu harus connect dengan data NIK,” ujar Risma di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/1).
Ia menyampaikan, proses penyaluran bansos telah dimulai pada minggu pertama Januari 2021.
Hal ini dilakukan agar Kementerian Sosial bisa melakukan evaluasi selama tiga minggu sisa Januari 2021 apabila terdapat penerima bansos yang tidak terbiasa menggunakan perbankan.
“Kenapa kita lakukan di minggu pertama? Supaya kalau ada warga yang tidak bank-able atau dia tidak biasa digunakan bank itu maka kemudian kita masih punya 3 minggu untuk evaluasi,” ucapnya.
Dengan pemaduan data tersebut, kata Risma, Kementerian Sosial dapat menemukan data penerima yang telah meninggal dunia maupun tidak aktif menggunakan rekening banknya selama tiga bulan berturut-turut.
“Makanya sampai hari ini kita tahu misalkan dari Bank Mandiri itu kemarin kalau gak salah yang meninggal 7, kemudian dari Bank BNI yang meninggal kalau gak salah 78, itu kami tau semua. Kemudian ada yang tidak aktif karena selama 3 bulan itu berturut-turut tidak mengambil itu,” katanya.
Selain itu, sambungnya, terdapat penyertaan foto wajah dan sidik jari penerima dalam penyaluran bansos.
“Kemudian ada foto wajah, jadi kenapa kami minta foto wajah dengan harapan langsung bisa koneksi. Takutnya kalau cuma tanda tangan itu juga tidak konek dengan data kependudukan. Kami juga minta sidik jari, jadi kami minta sidik jari supaya juga connect dengan data kependudukan,” katanya.
Risma mengakui, masih terdapat sejumlah penerima bansos yang tidak terbiasa dengan sistem perbankan.
Atas hal itu, ia mengungkapkan, penyaluran bansos dapat dialihkan melalui PT Pos Indonesia dan diantarkan secara langsung kepada penerima.
Disepakati pula dengan Wakil Menteri BUMN untuk penerima bansos yang tuna aksara, lansia, hingga disabilitas akan dialihkan penyalurannya ke PT Pos Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Kementerian Sosial memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima bantuan sosial.