JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendadak mengadakan rapat koordinasi dalam rangka tanggap darurat bencana, Minggu (17/1). Mantan mendikbud ini mengumpulkan para menteri menyatukan kekuatan dukungan dari kementerian/lembaga, khususnya yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK.
“Untuk sementara kami akan fokus di tanggap darurat, baik terlibat langsung maupun tidak. Penanganan juga akan terus dilakukan sambil kami petakan kekuatan dukungan dari masing-masing K/L apa yang bisa kami lakukan,” tutur Muhadjir.
BACA JUGA:Gubernur Kalsel Umumkan Status Tanggap Darurat Banjir
Dia juga meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar terus memperbarui pemetaan terhadap kondisi di lapangan.
Sehingga hal-hal apa saja yang dibutuhkan bisa segera dikoordinasikan ke kementerian/lembaga terkait. Sementara itu, berkaca dari penanganan bencana-bencana sebelumnya, Menko PMK berharap kebutuhan khusus bagi perempuan, anak, dan lanjut usia (lansia) bisa lebih diperhatikan.
“Mohon keterlibatan KPPPA diperkuat, lalu BNPB setelah mengumpulkan informasi dari kementerian /lembaga agar dijelaskan pola komando di lapangan seperti apa termasuk apa saja yang dibutuhkan selama masa tanggap bencana,” kata Menko Muhadjir.
Dia mengatakan, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi juga supaya disiapkan segera dan tetap melibatkan K/L. Bukan hanya K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK, akan tetapi BUMN dan K/L lain di luar Kemenko PMK seperti Kementerian PUPR.
Pada lain sisi, K/L seperti Kemenkes, Kemensos, KPPPA, Kemendikbud, Kemenag, dan BNPB juga sudah melakukan upaya tanggap darurat di lapangan. Misalnya Kemenkes yang telah menyiapkan 25 ambulans, empat tenda, peralatan dan obat-obatan ortopedi dan logistik kesehatan di posko bencana Sulawesi Barat.
Selain itu, KPPPA juga sudah menurunkan bantuan khususnya berbagai kebutuhan bagi perempuan, anak, dan lansia di lima titik lokasi bencana termasuk yang terbaru yaitu bencana di Manado, Sulawesi Utara.
Sestama BNPB Harmensyah mengungkapkan, bencana alam yang kerap terjadi tidak lepas dari campur tangan ulah manusia. Ia mengungkap bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Sumedang akibat pembangunan yang tidak ramah lingkungan.
“Banjir-banjir ini kan sebenarnya ulah manusia. Di puncak bukit dibangun rumah yang begitu besar sementara lingkungan tidak dikelola dengan baik. Kalau tidak ingin bencana ini berulang, yang di hulu harusnya diperhatikan betul, fungsi lahannya harus dikembalikan,\" kata Hermansyah.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung sejak 15 Januari 2020 pascagempa yang menerjang kawasan Mamuju dan Majene.
“Jadi tolong dikoreksi, tidak ada status bencana nasional, adanya status tanggap darurat. Ini sudah ditandatangani oleh kepala daerah, yaitu Bapak Ali Baal Masdar, Gubernur Sulawesi Barat,” kata Kepala Pusat Data, Informasi (Kapusdatin) dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Minggu (17/1).
Ia mengatakan, surat penetapan status tanggap darurat itu bernomor 001/Darurat-SB/I/2021 dan berlaku selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 15 Januari 2021.
Terkait upaya penanganan sendiri, Kepala BNPB untuk sementara waktu akan berkantor di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, untuk memantau secara langsung upaya penanganan dampak di lapangan.