BEKASI - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang juga Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar meresmikan program Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa) di Puskesmas Cikarang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (1/2).
Lewat Puspa, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar menempatkan tim kolaborasi interprofesi juga pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan multisektor untuk peningkatan kapasitas 3T (tracing, testing, dan treatment) dan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun).
Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menjelaskan, indikator output Puspa antara lain kepatuhan 3M menjadi 80 persen, target pengujian 1 per 1.000 penduduk, 80 persen kasus positif dilacak kontak eratnya dalam 72 jam, 90 persen kontak erat melakukan karantina mandiri, dan 12 kabupetan/kota penerima program memiliki rencana penguatan pelayanan kesehatan primer pada 2022.
\"Di 2020, petugas yang mengurus Covid-19 tercampur dengan urusan lain di luar Covid-19. Sementara tugas petugas Covid-19 itu intens harus melacak orang. Kalau betul sakit dan tidak lapor, harus datang, tidak bisa di-handle oleh SDM existing. Program Puspa ini menambah satu puskesmas dengan 5 orang (Tim Puspa) khusus mengurus Covid-19,\" ucap Kang Emil.
Tim Puspa ini lanjut dia fokus melacak kontak erat. Karena saat ini rasio 1 kasus hanya 4 orang yang berhasil dilacak. Seharusnya, lanjut dia 1 kasus 30 (kontak erat) terlacak. Dengan hadirnya 5 orang yang fokus mengurus Covid-19, Kang Emil menargketkan rasio tracing bisa meningkat menjadi 1:10 atau 1:15.
Tim Puspa terdiri dari 3 orang baru dan 2 orang pendamping dari puskesmas ini, lanjut Kang Emil, diharapkan bisa membuat proses 3T lebih baik sehingga kasus bisa turun dengan cepat.
Terkait peran strategis puskesmas, Kang Emil mencontohkan, Thailand dinilai Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mampu menangani Covid-19 karena memaksimalkan peran Primary Health Care (PHC) atau puskesmasnya.
\"Mari 2021 kita perkuat benteng di puskesmas. Mudah-mudahan program Puspa ini perang melawan Covid-19 bergeser ke puskesmas,\" tutur Kang Emil dalam acara yang secara virtual turut diikuti kepala daerah se-Jabar atau yang mewakili.
Puspa sendiri menjadi inovasi dan komitmen Jabar untuk program penguatan di puskesmas sekaligus melaksanakan arahan Presiden terkait aktivasi puskesmas sebagai simpul penanganan pandemi global Covid-19.
Puspa menjadikan puskesmas sebagai pusat untuk pencarian dan penelusuran, pemantauan dan penanganan kasus COVID-19, Pusat Informasi dan Data Berkualitas, serta penggerak kolaborasi.
Dengan keterbatasan anggaran, Puspa baru akan diimplementasikan di 100 puskesmas yang tersebar di 12 daerah, yaitu Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat.
Ke-12 kabupaten/kota tersebut dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain data kasus positif Covid-19 terkonfirmasi, data kasus probable dan kontak erat, hingga data SDM Kesehatan.
Kang Emil pun berharap, program Puspa bisa mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. \"Karena anggaran kami terbatas, Rp80 miliar hanya sanggup untuk 100 puskesmas. Artinya butuh Rp800 miliar untuk seribuan puskesmas se-Jabar. Maka dukungan pusat sangat kami butuhkan. Mari investasi di hulu, jangan hanya di hilir,\" kata Kang Emil.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar Dewi Sartika melaporkan, hingga 31 Januari 2021, jumlah pendaftar Tim Puspa mencapai 4.321 tenaga kesehatan. Pendaftaran terus dibuka hingga 7 Februari mendatang di situs web jabarprov.go.id.
\"Program Puspa mendorong keterpaduan antara dukungan sistem kesehatan, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dengan modal sosial, silih asah, asuh, asih,\" ucap Dewi.