BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meminta Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) memperbaiki jalan yang rusak akibat banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady mengatakan, jalan yang rusak sebagian masuk ranah kabupaten. Tetapi ada juga yang masuk ke ranah provinsi.
“Misalkan di Cipeujeuh, Astanajapura, Cirebon bagian timur itu jalannya bukan main. Jalan milik provinsi arah Ciledug juga dikeluhkan karena banyak jalan berlubang cukup dalam dan akhirnya memakan korban,” kata Daddy di Bandung, Minggu (13/3).
Daddy mengungkapkan, persentase kerusakan jalan akibat banjir sekitar 20 hingga 30 persen. Pasalnya, ketika air menggenang apalagi kualitas aspal kurang bagus, selesai sudah. “Jadi kalau mau hitung kondisi kemantapan jalan ketika ada banjir hitungan saya bisa bergeser ke angka 80 persen,” ungkapnya.
Atas dasar hal tersebut, pihaknya meminta rekan dinas terkait untuk ditindaklanjuti secepatnya. Pasalnya sudah ada korban akibat jalan rusak tersebut. “Kami meminta rekan-rekan dinas terkait untuk menginventarisasi secepatnya. Jangan nunggu dulu korban jatuh berikutnya baru ditindaklanjuti,” paparnya.
Ia pun menjelaskan, infrastruktur jalan menjadi hal penting dalam menunjang denyut nadi perekonomian daerah. Namun demikian, untuk memperbaiki jalan yang rusak harus berdasarkan kewenangan, apakah kewenangan pusat, pemprov atau kabupaten/kota.
Meski begitu Daddy mengungkapkan, persoalan jalan tersebut peran pemerintah kabupaten atau kota sangat penting. Sebab, infrastruktur jalan harus dilihat terlebih dahulu dari kewenangannya.
“Bukan berarti pemerintah provinsi tidak peduli, tetapi skemanya harus ada usulan dari bupati secara resmi untuk kemudian dimasukan dalam perencanaan melalu Bappeda Jabar,” paparnya. (win/je)