Semua Anggota Dewan Tolak LKPj-AMJ Bupati Cirebon

DPRD Beri Rapor Merah untuk Bupati   SUMBER- Rapat Pansus I dan II DPRD Kabupaten Cirebon memberi rapor merah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj-AMJ) bupati selama menjabat lima tahun terakhir. Ketua Pansus I, Agus Effendi SH MH menyatakan, dari semua fraksi yang mengikuti rapat pansus, semua memberikan rapor merah. Sebab, sebagian besar program kerja pembangunan tidak tercapai. \"Dari tujuh fraksi, semua anggota dewan menolak LKPj-AMJ bupati,\" ujar dia, kepada Radar, usai memimpin rapat pansus, Kamis (14/8). Dikatakannya, secara garis mutu indeks pembangunan manusia (IPM) sangat rendah. Kemudian, ada beberapa sektor seperti, pembangunan fisik, pendidikan, dan kesehatan, dinilai gagal. Selama lima tahun menjabat, bupati juga gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Intinya pemerintah yang dipimpin Bupati Dedi Supardi tidak berhasil. Kenapa demikian, karena banyak contoh dan faktanya bahwa pembangunan di Kabupaten Cirebon belum merata,” tutur anggota Fraksi Partai Demokrat itu, didampingi Wakil Ketua Pansus I, Drs Zaenal Arifin Waud. Ketua DPC Partai Demokrat itu juga mengkritisi anggaran pendidikan yang sangat besar, namun faktanya Kabupaten Cirebon malah menempati nomor urut kedua dari bawah untuk IPM. Untuk memperbaiki kondisi ini, semua fraksi sepakat memberi rekomendasi untuk bupati terpilih agar dapat memperbaiki kinerja bupati sebelumnya. Saat disinggung, apakah rapor merah ini ada hubungannya dengan konstalasi politik menjelang pemilihan bupati? Agus mengatakan, dampak politik hanya berada di wilayah etika dan moral. Sehingga tidak ada pengaruhnya pada penilaian kinerja Bupati Dedi Supardi dan Wakil Bupati Ason Sukasa. “Publik juga sudah bisa menilai sendiri terkait kinerja bupati,” tandasnya. Sementara itu, pantauan Radar saat berlangsungnya rapat Pansus I dan II, Anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, M Naufal Fuad Hasyim menyoroti proyek-proyek yang tidak jelas terutama di wilayah Cirebon timur. Nauval mengkritisi proyek double track di Desa Kanci Kulon. Nauval berpendapat, adanya proyek ini tidak diimbangi dengan kesiapan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur pendukung. Imbasnya, masyarakat harus memutar sangat jauh untuk melintasi jalur ganda ini. Nauval mengaku, sebelum proyek double track dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, sudah ada usulan agar infrastruktur jalannya diselesaikan terlebih dahulu untuk kemudahan masyarakat, termasuk jembatan penghubung antardesa. “Tapi alhamdulillah hampir lima tahun saya usulkan sampai saat ini masih menggunakan jembatan gantung yang membahayakan masyarakat,” tegasnya. Hal senada pun diungkapkan Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, H Yoyo Siswoyo. Pihaknya mengkritisi tak mampunya Pemerintah Kabupaten Cirebon menyelesaikan persoalan limbah batu alam di wilayah Cirebon barat. “Akibat limbah batu alam, banyak petani yang mengalami kerugian ratusan juta. Selain itu lahan pertanian juga akan mengeras beberapa tahun kemudian. Bupati seperti tak punya solusi untuk persoalan semacam ini,” sindirnya. (sam) FOTO: SAMSUL HUDA/RADAR CIREBON RAPOR MERAH. Rapat Pansus I dan II membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj-AMJ) Bupati Drs H Dedi Supardi MM. Semua fraksi memberi rapor merah terhadap kinerja bupati.