JAKARTA – Subsidi listrik perlu dilakukan reformasi. Pasalnya, jika tak ada reformasi skema subsidi pada 2022, bisa menghabiskan APBN hingga mencapai Rp61,6 triliun.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan perhitungan perkiraan subsidi di tahun depan.
Perhitungan mengacu Indonesia Crude Price (ICP) dan kurs yang diprediksi tetap seperti hari ini. Padahal, konsumsi dan pertumbuhan pelanggan diprediksi akan terus naik.
Dia menyebut, pergerakan ICP setiap satu Dolar itu akan mengerek besaran subsidi mencapai Rp26,6 miliar dan pergerakan kurs Rupiah per Dolar sebesar Rp100, maka bisa mengerek subsidi mencapai Rp343 miliar.
“Dari asumsi tersebut, tahun 2022 angka subsidi khusus untuk listrik saja menapai Rp61,6 triliun. Nanti akan ada skema subsidi yang baru dan lebih tepat sasaran,” ujarnya di DPR, Rabu (7/4).
Diakui, penerima subsidi listrik selama ini belum tepat sasaran. Sebab selama ini total penerima subsidi khusus pelanggan 450 VA jumlahnya 24,49 juta pelanggan. Padahal jika disinkronkan dengan data Kementerian Sosial (Kemensos) itu mestinya ada 15,2 juta pelanggan 450 VA tidak pantas menerima subsidi.
Lanjut dia, apabila pada 2022 nanti pemerintah memakai acuan data Kemensos maka mengeluarkan 15,2 juta pelanggan 450 VA. Hal ini, beban APBN untuk subsidi listrik bisa berkurang sebesar Rp 22,12 triliun.
“Artinya, subsidi listrik bisa hanya Rp39 triliun. Itu kalau yang 450 kita pilah lagi,” pungkasnya. (din/fin)