CIREBON - Upaya perlawanan diberikan oleh para tersangka kasus korupsi penyimpangan anggaran pengelolaan sampah di Kota Cirebon yang menyeret salah satu kepala dinas berinisial AS.
Dalam konferensi pers yang digelar hari ini Selasa (4/5/2021) pengacara melayangkan dua tuntutan.
Pertama, mendesak Kejaksaan Negeri Kota Cirebon membebaskan para tersangka. Kemudian, menghentikan proses penyelidikan sampai ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana.
Tim pengacara yang diwakili Yanto Irianto meyakini bahwa klien mereka tidak bersalah. \"Kami akan berupaya untuk klien kami. Karena di mata kami, klien kami tidak bersalah,\" katanya.
\"Kalau ada kesalahan administrasi bukan berarti harus dihukum. Penyidik masih memberikan kepada (aturan) pegawai negeri lagi ke ASN, ada penyidik lagi,\" imbuh Yanto.
Diberitakan sebelumnya, seorang kepala dinas Kota Cirebon berinisial AS ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan sampah.
Selain AS Kejaksaan Negeri Kota Cirebon juga menahan tiga tersangka lainnya. Yakni PPTK dan rekanan dari pihak swasta.
Disebutkan bahwa perbuatan tersangka menyebabkan kerugiaan negara sekitar Rp 322 juta. Namun menurut Yanto, AS sebagai warga negara yang baik, telah mengembalikan uang yang diduga menjadi kerugian negara tersebut.
Yanto mengungkapkan, ada perbedaan landasan hukum dalam proses penahan para tersangka. Sehingga menyebabkan contradiction in the law. Yaitu, pertentangan dalam sebuah konstruksi hukum.
\"Menimbulkan ketidak pastian hukum. Oleh karena tersangka merupakan ASN, maka sebaiknya dilakukan penyelidikan internal sebagaimana payung hukum ASN yaitu UU RI Nomor 23 tahun 2014,\" tandasnya. (rdh)
Baca juga:
Keluarga di Majalengka Syok, Nani Jadi Pelaku Sate Beracun Sianida
Polisi Ungkap Misteri Sate Beracun Wanita Majalengka dari Kemasannya
Simak Penjelasan Pak Menteri, Ini 3 Varian Baru Covid-19 yang Masuk Indonesia